Radarkepahiang.bacakoran.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang Kepahiang Provinsi Bengkulu pada awal tahun 2024 ini mulai menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2025. Arah pembangunan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025 ditentukann lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Musrenbangcam merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai langkah awal untuk tentukan pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2025.
Seyogyanya, pembangunan Kabupaten Kepahiang dilakukan berdasarkan Musrenbangcam. Karena dalam pelaksanaan Musrenbangcam inilah nantinya, apa saja pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Karena lewat Musrenbangcam, seluruh aspirasi masyarakat baik tingkat desa/ kelurahan tersalurkan dalam Musrenbangcam hingga di bawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten Kepahiang yang disesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Kepahiang. Tema dari pelaksanaan Musrenbangcam tahun 2024, 'Peningkatan Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar'
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, H. Zuri Nata, S.IP menyampaikan, melalui pelaksanaan Musrenbangcam akan tentukan arah pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2025. Jadi apa saja usulan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kepahiang, akan ditampung Pemkab Kepahiang untuk dibawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten Kepahiang.
"Usulan masyarakat yang disampaikan saat Musrenbangcam bisa dikatakan kebutuhan prioritas masyarakat Kepahiang yang tersebar di 8 kecamatan. Dengan itupula nantinya, berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbangcam akan menjadi acuan untuk pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2025," sampai Wabup Zurdi Nata.
BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Kepahiang Evaluasi Penggunaan Kendaraan Dinas
Menurutnya, menjelang pelaksanaan Musrenbangcam, seluruh kecamatan juga sudah menggelar Musrenbangdesa yang menampung seluruh aspirasi masyarakat desa kelurahan. Sehingga apa saja aspirasi yang disampaikan masyarakat tingkat desa/ kelurahan disampaikan melalui Musrenbangcam yang sekarang tengah dilaksanakan. Dari segala aspirasi yang disampaikan melalui Musrenbangcam, akan dilihat dan disesuaikan dengan tema yang diangkat 'Peningkatan Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar'.
"Selanjutnya nanti akan dibawa ke dalam rapat paripurna bersama DPRD Kepahiang. Terkait realisasinya akan dibahas bersama dengan DPRD Kepahiang serta menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Kabupaten Kepahiang tahun 2025 mendatang," kata Wabup.
Sejauh ini Pemkab Kepahiang sudah menggelar Musrenbangcam di kecamatan Kepahiang Tebat Karai dan Kecamatan Seberang Musi. Sejumlah aspirasi juga sudah disampaikan kedua kecamatan tersebut dalam Musrenbangcam yang dilaksanakan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, rencana pemulihan ekonomi dan rencana kerja demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kepahiang.
"Dari 8 kecamatan di Kabupaten Kepahiang kita sudah menggelar Musrenbangcam di 2 kecamatan. Untuk kecamatan lainnya akan terus berlanjut hingga seluruhnya tuntas. Untuk aspirasi dari kedua kecamatan tersebut, sudah kita tampung dan nantinya akan kita bawa ke Musrenbang tingkat Kabupaten Kepahiang hingga ke tingkat Provinsi Bengkulu. Kita tetap sama - sama berharap supaya apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat Kepahiang bisa direalisasikan di tahun 2025 mendatang," demikian Wabup.
Untuk diketahui, Bappeda Kepahiang sudah menyusun pelaksanaan Musrenbangcam di 8 kecamatan Kabupaten Kepahiang. Jadwalnya, Kamis 1 Februari 2024 Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Seberang Musi (sudah dilaksanakan, red). Senin 5 Februari Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Bermani Ilir, Selasa 6 Februari Kecamartan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi. Terakhir, Rabu 7 Februari 2024 Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Kepahiang.
Untuk diketahui, Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi atau melalui Bappeda. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah.
Proses Musrenbang juga terjadi di leval kecamatan. Masyarakat di tingkat bawah (desa/ kelurahan, red) dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah atau daerah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan.