Radarkoran.com - Secara bertahap, desa-desa yang ada di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terus menyampaijkan usulan pencairan ADD/DD tahap I TA 2024 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang. Diketahui, menjelang lebaran idul fitri atau per 28 Maret 2024, total sudah 87 desa cairkan ADD/DD tahap I.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan, SH mengatakan, akhir pekan lalu ada lagi 22 dokumen usulan ADD/DD yang masuk ke BKD Kepahiang dan sudah selesai dilakukan verifikasi. Jika dijumlahkan, total hingga saat ini sudah 87 desa mengajukan pencairan ADD/DD dan masuk ke BKD Kepahiang.
"Kalau usulan pencairan sudah masuk ke BKD Kepahiang, besar kemungkinan ADD/DD sudah cair dan dapat direalisasikan oleh masing-masing desa. Untuk 22 dokumen yang baru dimasukkan ke BKD Kepahiang, itu berasal dari 5 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang," kata Iwan padaJum'at 29 Maret 2024.
Dirincikan oleh Iwan, dari Kecamatan Tebat Karai ada 5 desa yakni Desa Sinar Gunung, Tertik, Nanti Agung, Paraduan Binjai dan Desa Talang Karet. Dari Kecamatan Ujan Mas ada Desa Daspetah, Desa Suro Ilir, Suro Baru, Daspetah II, Ujan Mas Bawah, serta Suro Lembak.
BACA JUGA:Masih 6 Desa Lagi Belum Cairkan DD dan ADD Tahap I
Kecamatan Seberang Musi ada Desa Taba Padang, Lubuk Saung, Kandang, Talang Babatan, dan Desa Bayung. Kecamatan Kabawetan Desa Suka Sari, dan Tugu Rejo. Kecamatan Bermani Ilir Desa Kembang Seri, Cinto Mandi Baru, Talang Sawah, dan Muara Langkap.
"Tetap kita mengimbau agar desa-desa yang belum mengajukan pencairan ADD/DD tahap I, bisa secepatnya mengajukan, supaya bisa dilakukan verifikasi oleh pihak kecamatan maupun dari kami di Dinas PMD," demikian Iwan.
Sebelumnya diberitakan, TA 2024 ini jumlah pagu ADD di Kabupaten Kepahiang Rp 47.413.927.100 dan DD sebesar Rp 82.573.778.000. Pagu ADD serta DD mengalami kenaikan dari tahun 2023 lalu. ADD naik Rp 5 miliar lebih dan DD naik Rp 561 juta.
Penggunaan DD di antaranya untuk pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, yakni dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT) maksimal 25 persen dari total DD. Sedangkan DD untuk operasional pemerintah desa maksimal hanya 3 persen.
BACA JUGA:ADD/DD 70 Desa di Kepahiang Dipastikan Cair Sebelum Lebaran Idul Fitri
Sedangkan untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen. Khusus ketahanan pangan supaya masing-masing pemerintah desa menentukan apa yang akan diprogramkan. Dengan kata lain, di dalam APBDes yang disusun program ketahanan pangan tersebut sudah harus jelas.