BENGKULU RK - Dalam upaya memaksimalkan peran dan keberadaan perpustakaan secara menyeluruh di wilayah Provinsi Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu mendorong agar keberadaan perpustakaan desa/kelurahan dapat difungsikan secara optimal. Hal ini dalam upaya mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yakni perpustakaan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan memfasilitasi dalam pengembangan potensi daerah.
"Kita terus mendorong optimalisasi perpustakaan di desa/kelurahan, utamanya keberadaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Keberadaan perpustakaan ini selain untuk meningkatkan literasi dan menjadi pusat kegiatan, juga akan berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," sampai Kepala DPK Provinsi Bengkulu, H. Meri Sasdi, M.Pd, Rabu (29/11).
Ia menambahkan, keberadaan perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar, juga dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berkarya dan berwirausaha. Sehingga perpustakaan khususnya di desa/kelurahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Perpustakaan desa/kelurahan harus dapat menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain peningkatan literasi," imbuhnya.
Lebih lanjut, dalam mengoptimalkan keberadaan perpustakaan desa/kelurahan, DPK Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola perpustakaan pustakawan ditingkat desa/kelurahan, menyediakan pelatihan dan workshop, meningkatkan koleksi bahan bacaan di perpustakaan dan melakukan promosi serta sosialisasi.
BACA JUGA:DPK Bengkulu Pastikan Beri Keterbukaan Informasi Publik
Selain itu, DPK Provinsi Bengkulu juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota menetapkan regulasi terkait keberadaan perpustakaan desa/kelurahan, serta menganggarkan dalam dana desa untuk mengoptimalkan keberadaan perpustakaan.
"Hingga saat ini sudah cukup banyak desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu memiliki perpustakaannya sendiri. Tinggal lagi bagaimana keberadaan perpustakaan tersebut dapat berfungsi secara optimal, dan peran serta kepala desa atau lurah mendukung dengan baik penyedian sarana prasarana peningkatan literasi masyarakat," demikian Meri Sasdi. (gju/pariwara)