Radarkoran.com - Memastikan kebutuhan pangan terjaga dengan baik menjadi konsen yang harus dilakukan pemerintah daerah yang ada di wilayah ini dalam menyikapi akan potensi ancaman krisis iklim kedepannya.
Hal demikian disampaikan asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, RA Denni usai menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian inflasi Tahun 2024 bersama Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu secara daring bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Jumat, 14 juni 2024.
"Presiden mengingatkan kita untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus kita persiapkan, mengingat 5 tahun kedepan ini akan menjadi neraka/krisis iklim. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kita, sehingga pada kesempatan ini tadi kita menyampaikan supaya yang terkait atas penyelenggaraan TPID ini betul-betul dapat menindaklanjuti arahan tersebut," tutur RA Deni saat diwawancarai usai rakor.
Ditambahkan RA Deni, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi perhatian penting yang harus dipenuhi dengan baik. Walaupun kondisi saat ini aman, tapi perlu dipersiapkan akan kebutuhan jika kedepannya krisis iklim bener-benar melanda dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan.
BACA JUGA:Soal Lampu Penerangan Jalan di Pantai Panjang, Ini Kata Pemprov Bengkulu
"Kalau kini aman karena menag produksi dari masyarakat ada, bulog juga mensuplai. Tapi kita khawatirkan kedepan kalau El-nino terjadi lebih parah lagi, maka akan terjadi kekeringan-kekeringan," katanya.
Langkah mengatasi kekeringan juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menjalankan program pompanisasi yakni memberikan bantuan mesin pompa air kepada para petani. Bengkulu sendiri tahun ini mendapatkan 233 unit untuk membantu para petani yang ada di wilayah ini.
"Kita minta bantuan ini dapat dipantau oleh dinas terkait agar pemanfaatannya betul-betul bermanfaat," imbuh RA Deni.
Selain itu, dalam menghadapi ancaman krisis iklim tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan menyusun rencana kerja terhadap warning ancaman krisis iklim demi menjaga kebutuhan pangan.
Pemprov akan melakukan pendataan produksi pangan di wilayah ini jika seandainya kabupaten/provinsi tetangga atau pihak Bulog tidak mampu lagi mensuplai kebutuhan pangan di dalam wilayah Bengkulu.
"Jika tidak ada suplai, cukup tidak sawah-sawah yang ada di Bengkulu ini untuk menghidupkan 2 juta penduduk Bengkulu. Ini yang harus kita buat skema, dan yang betul-betul harus dilakukan bagaimana kita betul-betul siap memproduksi beras kita sendiri. Apalagi kita belum ada pengolahan beras yang standar dan ini perlu jadi pemahaman kita bersama dan prioritas pemerintah," papar RA Deni.
BACA JUGA:Dinas PUPR Bengkulu Siagakan Alat Berat di Jalur Lebong - Rejang Lebong
Pengadaan mesin pengolahan beras dianggap penting dilakukan mengingat selama ini Bengkulu selalu surplus gabah padi, namun selalu defisit beras, karena pengolahan gabah kering harus dilakukan diluar Bengkulu.
Lebih jauh, Pemprov Bengkulu juga akan merencanakan rapat bersama dengan TPID provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap rencana 5 tahun ke depan dalam menjaga kebutuhan pangan di Bengkulu.
"Arah pak presiden akan kita terjemahkan oleh tim TPID provinsi, sehingga nanti pak gubernur bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan langka-langkah yang harus dilakukan oleh OPD-OPD kita," sampainya.