Radarkoran.com - Dalam upaya memberikan kenyamaman umat beragama untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah, pemerintah mengalokasikan anggaran dana hibah untuk menunjang kebutuhan yang diperlukan umat beragama. Hal demikian juga dilakukan oleh Pemprov Bengkulu untuk umat beragama yang ada di wilayah ini.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera mengatakan, pihaknya telah menerima usulan bantuan hibah rumah ibadah untuk tahun 2025 se-Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan data di aplikasi Sipanggar Baja (Sistem Perencanaan Anggaran hibah Berbasis kinerja) Pemprov Bengkulu, jumlah usulan yang sudah masuk sejak ditutup tanggal 5 Mei 2024 yang lalu sebanyak 198 usulan.
"Dari 198 usulan tersebut, semuanya sudah kita lakukan verifikasi baik verifikasi berkas maupun verifikasi fisik ke lapangan. Jadi teman-teman sudah saya tugaskan untuk mengunjungi semua titik untuk dilakukan pengecekan," tutur Ferry Ernez pada Rabu, 17 Juli 2024.
BACA JUGA:Penyaluran Pupuk Subsidi Hingga Juni Capai 19 Ribu Ton
Pengecekan yang dilakukan meliputi pengecekan sarana prasarana ibadah maupun lembaga-lembaga lain atau lembaga pendidikan lainnya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang ada dan tidak fiktif.
"Kemudian kita cek dari sisi ke pengurusannya yang benar dan masih sah sampai saat ini," imbuh Ferry Ernez.
Kemudian pihaknya juga melakukan dokumentasi terkait dengan usulan-usulan yang telah disampaikan, apakah usulan yang disampaikan sesuai atau tidak.
"Contohnya mereka mengusulkan rehab masjid. Kita akan lihat apakah memang masjid itu sudah layak untuk rehab atau tidak. Jika untuk pembangunan bangunan lain, kita akan melihat ketersediaan lahannya dan status lahan jelas," papar Ferry Ernez.
Lebih lanjut, hasil verifikasi yang dilakukan akan disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk penentuan besaran anggaran yang akan diberikan untuk hibah masing-masing rumah ibadah.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu dan KKI Warsi Gelar Audiensi Penyaluran Program Kompensasi Karbon
"Untuk alokasi total kita belum ada, karena nanti dari TAPD dan Banggar akan membahas terkait dengan kebutuhan dari yang mengajukan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada," demikian Ferry Ernez.