Honorer Tidak Mau Daftar PPPK 2024 di Luar Dinas Asal, Ini Alasannya
Pada pendaftaran PPPK 2024 ini masih banyak honorer yang tidak mau mendaftar di luar dinas asal dengan alasan tertentu, salah satunya menyangkut pendapatan. --FOTO/ILUSTRASI
Radarkoran.com - Pendaftaran PPPK 2024 gelombang I sudah dimulai 1 Oktober dan akan berakhir 20 Oktober 2024, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Tapi hingga saat ini masih banyak honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN tidak mau mendaftar formasi PPPK 2024 yang ada di luar dinas asal. Padahal di dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya mengabdi tidak membuka formasi jabatan mereka.
Fenomena ini kata Koordinator wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Tri Julianto terjadi di dinas-dinas 'basah'.
"Honorer K2 dan non-ASN database BKN yang selama ini dapat honor plus-plus, mereka sudah betah di dinas asal. Nah ketika pendaftaran PPPK 2024 ini dibuka tapi di dinas asal tidak ada formasinya, otomatis pikiran mereka bercabang. Bisa dimaklumi kalau teman-teman honorer K2 dan non-ASN di tempat basah kebingungan. Mau melamar ke dinas lain takut pendapatannya berkurang," kata Tri Julianto, Senin 7 Oktober 2024.
Di sisi lain, sambung Julianto, kalau mereka tidak mendaftar PPPK 2024, tidak akan diangkat ASN PPPK. Baik itu PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Saat ini banyak honorer yang memilih untuk menunggu petunjuk dari pemerintah atau Panselnas CASN. Apakah mereka bisa bertahan di dinas asal sambil menunggu formasi jabatan dibuka.
BACA JUGA: Honorer Pelamar PPPK 2024 Gelombang I Takut Salah, Ada Apa?
"Butuh penegasan dari pemerintah, bagaimana nasib kawan-kawan yang tempatnya bekerja tidak buka formasi, tapi tidak mau berpindah ke dinas lainnya," terang Julianto.
Selain itu, ada usulan dari honorer K2 bagaimana jika mereka mendaftar PPPK 2024 di luar dinas asal. APakah ketika sudah lulus PPPK 2024 mereka bisadikembalikan lagi ke dinas asal. Di sisi lain, Tri memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalteng dan Pemkab Katingan yang peduli dengan perubahan status tenaga non-ASN.
"Ya alhamdulillah, honorer K2 dan non-ASN database BKN di dua daerah tersebut tuntas tahun ini. Pemerintah daerah membuka formasi sesuai jumlah honorernya," demikian Julianto.