Cegah Realisasi Dana Desa Bermasalah, DJPb Bengkulu: Penguasaan Tidak Satu Pihak

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Candra Hadinata |

Minggu , 20 Oct 2024 - 21:27

ilayah DJPb Bengkulu, Irfan Surya Wardana--GATOT/RK

cegah realisasi dana desa bermasalah, djpb bengkulu: penguasaan tidak satu pihak                            radarkoran.com penggunaan dana desa (dd) kerap menjadi persoalan yang menjadi perhatian penting, lantaran banyak kasus korupsi terjadi di 
desa, terutama di dalam merealisasikan dana desa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. 
 
kementerian keuangan (kemenkeu) ri melalui direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kantor wilayah bengkulu menekankan akan 
pentingnya untuk merealisasikan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
baca juga:pemprov persiapkan lahan pembangunan ppn kau
kepala djpb kantor perwakilan bengkulu,  irfan surya wardana mengungkapkan, permasalahan yang timbul dalam realisasi dana desa mayoritas 
tidak adanya pengelolaan keuangan yang tersistem dengan baik, dan penguasaan dipegang oleh satu orang saja yakni kepala desa (kades). 
"pada intinya memang penguasaan dana desa itu seharusnya tidak boleh pada satu pihak, kepala desa saja," kata irfan pada minggu, 20 
oktober 2024.
 
dia menambahkan, alokasi dana desa setiap desa cukup besar dengan rata-rata rp 1 miliar hingga rp 1,5 miliar. sehingga dalam realisasinya 
dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik agar penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 
"dalam keuangan itu ada istilah check and balance, seharusnya ada gambaran siapa yang memegang uang dana desa, serta kalaupun ingin 
dibelanjakan harus ada izin dari siapa, kepala desa. kemudian juga adanya pengawasan masyarakat," tutur irfan.
 
kalau dalam pengelolaan dana desa tidak tersistem dengan baik, maka akan sulit untuk merealisasikan dengan baik anggaran yang ada. bahkan, 
banyak kejadian korupsi dilakukan aparatur desa lantaran penguasaan dana desa dipegang satu orang saja.
 
"penyalahgunaan dana desa itu lebih banyak ke penguasaan uang itu oleh satu pihak saja, kades itu sendiri. seharusnya ada kades ada juga 
bendahara, tidak bisa bendahara mencairkan dana ke bank kalau tidak ada tanda tangan bendahara dan begitupun sebaliknya," demikian irfan.
 (gju)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SENIN 21 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan