Mendikdasmen Abdul Mu'ti Akan Kaji Ulang Ujian Nasional dan Pengangkatan Guru PPPK

Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam acara serah terima jabatan dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin 21 Oktober 2024. --FOTO/ILUSTRASI

Radarkoran.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti resmi berkantor di Gedung A Kompleks Kemendikbudristekdikti. Sekretaris umum PP Muhammadiyah ini menyampaikan, pihaknya akan melakukan kajian kembali terkait program-program prioritas selama masa menjabattermasuk penyelesaian guru honorer. 

Mendikdasmen Mu'ti mengungkapkan, penyelesaian guru honorer ini harus dibahas dengan lintas instansi, terutama Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Itu dikarenakan menyangkut anggaran yang cukup besar.

"Saya belum bisa memastikan program prioritas apa saja, apalagi kan Kemendikbudristekdikti dipecah menjadi tiga (Kementerian Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan)," sampai Menteri Mu'ti dikutip Radarkoran.com, Rabu 23 Oktober 2024.

Mendikdasmen Mu'ti menegaskan, sekarang ini yang diprioritaskan adalah amanat Presiden Prabowo Subianto. Terlebih dahulu nantinya akan dilihat semua program yang saat ini ada di Kemendikbudristekdikti. 

Di antaranya mengenai ujian nasional, kurikulum merdeka, pendidikan vokasi, penyelesaian guru honorer melalui pengangkatan ASN PPPK. "Saya belum bisa berkomentar banyak, karena harus menelaah lebih dahulu semua program yang ada," terangnya.

Nantinya setelah melakukan kajian sambungnya, akan ditentukan mana jangan pendek, menengah hingga panjang. "Jadi nanti soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, semua kita lihat secara seksama, kami akan sangat berhati-hati," kata Abdul Mu'ti.

BACA JUGA:Profil MenPAN-RB Rini Widyantini, ASN Aktif yang Memiliki Gebrakan untuk Honorer dan PPPK

Mendikdasmen Mu'ti menambahkan, pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis mengenai kelebihan dan kekurangan kebijakan yang ada tersebut. 

"Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini, untuk menjadi menteri yang banyak mendengar," paparnya. 

Dia pun menambahkan, dirinya sangat berharap seluruh jajaran yang ada di dalam Kemendikdasmen bergotong royong memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Sehingga pendidikan dasar dan menengah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat sebagaimana seharusnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan