Pemprov Diminta Lunasi DBH 2024, Edwar : Jangan jadi Utang Gubernur Baru

Radarkoran.com - Pemprov Bengkulu diminta agar segera membayarkan dan melunasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2024 yang masih menunggak untuk 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. 

Dengan demikian DBH yang menjadi tanggung jawab pemerintahan di tahun anggaran 2024 tidak menjadi utang kepala daerah baru yang akan mulai menjabat di 2025.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan, pihaknya telah menerima keluhan dari pemerintah kabupaten/kota terkait belum dibayarkannya DBH tahun 2024 dari Pemprov Bengkulu. 

"Dari Kepahiang, Rejang Lebong dan kabupaten lainnya menanyakan terkait DBH yang belum disampaikan," kata Edwar pada Senin, 30 Desember 2024.

Edwar menyebut, dana ini pasti sangat dibutuhkan daerah, untuk itu Pemprov Bengkulu agar segera dilunasi pada periode yang dianggarkan sebelumnya. 

"Karena DBH kemarin kita anggarkan sampai triwulan 3 tahun 2024 ini, kita minta kalau betul-betul belum dilaksanakan atau belum dibayar, segera dilaksanakan pembayaran," sampainya. 

BACA JUGA:Pengumuman Hasil Selkom PPPK Tahap I Diprediksi Minggu Depan

Lebih jauh Edwar menegaskan, tidak ada alasan Pemprov Bengkulu tidak membayar DBH kepada pemerintah 10 kabupaten/kota, karena dana tersebut pasti dibutuhkan secepatnya oleh daerah dalam melakukan pembangunan atau untuk kegiatan lainnya. 

"DBH ini juga menyangkut APBD kabupaten/kota, karena mereka menyusun APBD kabupaten/kita berdasarkan asumsi pendapatan mereka baik dari dana transfer pusat, hingga dari DBH provinsi. Ketika tidak ditransfer, maka akan terkendala pembangunan di daerah," jelas Edwar. 

Ditambahkannya, DPRD Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan dan meminta agar DBH segera dibayarkan. Mengingat tahun ini akan berakhir, dan jika diperlambat pelunasanya maka akan membengkak lagi di tahun depan.

Selain itu, pihaknya tidak menginginkan jika DBH tersebut menjadi utang untuk kepala daerah baru yang seharusnya memulai program-program kerjanya yang baru. 

"Saya ingatkan, jangan sampai DBH ini menjadi utang dan membebani gubernur yang baru," singkat Edwar.