Ketua PGRI Supriyanto: Bengkulu Tengah Kekurangan Guru

Radarkoran.com - Hingga saat ini Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) memiliki 3000-an guru. Namun jumlah tersebut masih belum cukup alias kurang, untuk mengisi tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang ada di daerah ini. Hal ini dipaparkan Ketua PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah, Supriyanto, S.Pd, MM pada Rabu 8 Januari 2025. 

Dia menerangkan, di Kabupaten Bengkulu Tengah 100 lebih sekolah tingkat SD dan SMP. Dengan jumlah tersebut, setiap tahunnya sejak beberapa tahun terakhir, setiap tahunnya ada 40 hingga 60 guru yang pensiun.

"Iya jumlah guru di Bengkulu Tengah saat ini masih kurang. Kita berharap ada pelaksanaan perekrutan CPNS kedepannya untuk formasi guru," terangnya.

Lebih lanjut Suprianto yang juga menjabat sebagai Kepala SMPN 3 Bengkulu Tengah menerangkan, saat ini ketersedian guru pendidik di Bengkulu Tengah dibantu oleh guru PPPK dan honorer.

"Kalau hanya mengandalkan guru ASN, tidak mencukupi. Ini saja masih kurang walaupun sudah ada PPPK dan dibantu oleh honorer," papar Supriyanto.  

Di sisi lain, Supriyanto berharap gaji PPPK yang sudah lulus serta diangkat menjadi ASN, tidak hanya dibebankan ke APBN untuk satu tahun anggaran saja. Melainkan dianggarkan seutuhnya dan setiap tahunnya melalui ABPN oleh pemerintah pusat.

"Kalau sekarang kan gaji PPPK itu hanya ditanggung APBN untuk tahun pertama diangkat saja, setelah itu melalui APBD. Nah, hal ini tentunya membebani pemerintah daerah. Iya kalau anggarannya ada, kalau tidak, bagaimana nasib gaji PPPK pada tahun berikutnya tersebut," ujarnya.

BACA JUGA:Soal Dugaan Dampak SUTT PLTU Teluk Sepang di Desa Padang Kuas, Tim Peneliti Dibentuk

"Belum lagi soal pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, ini juga membebani keuangan pemerintah daerah. Jika anggarannya tak ada, artinya PPPK paruh waktu tidak akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," sambung Supriyanto menerangkan. 

Mengenai hal ini, Ketua PGRI Kabupaten Bengkulu Tengah Supriyanto mengharapkan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait, bisa mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah pusat. 

"Ya pada prinsipnya, kalau anggarannya ada, ya tidak masalah. Nah ini, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sekarang saja sulit. Makanya dari saat ini hal tersebut harus dipikirkan, bagaimana nasib PPPK kedepannya. Kalau anggaran ABPD tidak mencukupi, bagaimana dengan gaji mereka. Ya kan kita tahu, gaji PPPK itu hanya ditanggung setahun oleh APBN," demikian Supriyanto.