Warga Jepang Tidak Mau Nikah dan Punya Anak, Populasinya Akan Punah?

Radarkoran.com - Populasi di Jepang diprediksi akan mengalami kepunahan. Jumlah populasi di negara tersebut menurun selama 15 tahun berturut-turut, dengan kelahiran mencapai titik terendah dalam sejarah yaitu 730.000 tahun lalu sementara kematian melonjak ke rekor 1,58 juta.

Penurunan jumlah pernikahan juga menekan angka kesuburan negara itu. Kementerian Luar Negeri Jepang telah memperingatkan bahwa negara itu memiliki waktu hingga sekitar tahun 2030, sebelum tren ini tidak dapat diubah lagi.

Populasi Jepang yang berjumlah sekitar 125 juta jiwa diprediksi akan anjlok hingga 87 juta jiwa pada tahun 2070. Selanjutnya, angka kelahiran akan turun dari 1,36 menjadi 1,20 di bawah jumlah yang seharusnya untuk mempertahankan populasi, yakni 2,1.

Pada tahun 2070, lansia yang berusia 65 tahun ke atas juga diperkirakan naik hingga 40 persen dari populasi.

Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Lansia Universitas Tohoku, Hiroshi Yoshida, mengatakan selama penurunan kelahiran tidak berhenti, jarum 'jam populasi' tidak akan pernah berputar kembali.

"Jepang mungkin menjadi negara pertama yang punah karena angka kelahiran yang menurun. Kita harus menciptakan lingkungan tempat perempuan dan lansia dapat bekerja dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat tempat semua orang dapat berperan aktif," tutur Yoshida yang dikutip dari Newsweek.

BACA JUGA:Bukan Mimbar Ir. Soekarno Berpidato? Begini Kata Sejarawan Kepahiang Soal Mimbar Bersejarah

Dalam pidato parlemen pada Oktober 2024, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan penurunan populasi tidak akan bisa diatasi jika generasi keluarga dengan anak kecil saat ini tidak bahagia.

"Kami berkomitmen untuk terus menerapkan Strategi Masa Depan Anak-Anak dan dengan giat mempromosikan reformasi dalam praktik kerja, termasuk penggunaan pengaturan kerja paruh waktu yang lebih baik, memperkenalkan sistem interval kerja untuk memastikan jam kerja yang cukup untuk kehidupan sehari-hari dan tidur, dan perubahan umum dalam pola pikir di seluruh masyarakat," terang Shigeru Ishiba.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Jepang telah berinvestasi besar dalam kebijakan pro-natalis, kebijakan yang mendukung percepatan pertumbuhan penduduk. Terakhir, mereka menjanjikan 3,6 triliun yen atau sekitar 367 triliun rupiah akan didistribusikan selama tiga tahun ke depan.

Hal ini ditujukan untuk berbagai langkah, seperti memperluas tunjangan anak, perawatan anak, serta meningkatkan dukungan pendidikan.

Jepang juga telah melonggarkan beberapa kebijakan imigrasi yang ketat untuk membantu mengimbangi menyusutnya jumlah tenaga kerja di sejumlah industri utama, seperti perawatan lansia dan manufaktur, sehingga memungkinkan lebih banyak pekerja asing untuk tinggal lebih lama dan membawa keluarga mereka. Sasarannya adalah melipatgandakan tenaga kerja asing pada tahun 2040.