Disnakeswan Provinsi Bengkulu Usulkan 60 Ribu Dosis Vaksin PMK

Kepala Disnakeswan Provinsi Bengkulu, drh. Muhammad Syarkawi--GATOT/RK

Radarkoran.com - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Bengkulu mengusulkan pengadaan sebanyak 60 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke pemerintah pusat. 

Kepala Disnakeswan Provinsi Bengkulu, drh. Muhammad Syarkawi mengatakan, pengusulan vaksin PMK tersebut lantaran alokasi vaksin yang ada di daerah mencukupi. Selain itu, ada arahan dari pemerintah pusat untuk menggencarkan kembali vaksin PMK seiring mulai munculnya kasus-kasus PMK di daerah. 

"Dan PMK juga sudah muncul kasus-kasus lagi, jadi untuk menghindari penularan kasus yang besar seperti dahulu, maka kita usulkan pengadaan vaksin ke pemerintah pusat. Kita kemarin mengajukan sekitar 60 ribuan dosis vaksin," kata Syarkawi pada Selasa, 14 Januari 2025.

Jumlah vaksin yang diusulkan tersebut berasal dari kebutuhan yang telah disampaikan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bengkulu. 

"Dosis vaksin tersebut dari usulan kabupaten/kita semua. Nanti kita pastikan berapa yang disetujui," sampai Syarkawi. 

Dari jumlah pengusulan vaksin PMK tersebut, Syarkawi berharap dapat disetujui oleh pemerintah pusat, sehingga alokasi yang diberikan nantinya dapat mengakomodir kebutuhan vaksin PMK di wilayah Bengkulu. 

"Untuk jumlah pastinya masih proses di pemerintah pusat. Kita menunggu," imbuhnya. 

BACA JUGA:Ketua DPRD Minta Pemprov Bengkulu Bayar Tunggakan DBH

Sementara itu, terkait dengan perkembangan kasus PMK di wilayah Bengkulu, Syarkawi menyebut jika dibeberapa kabupaten masih ditemukan kasus dan terus dilakukan upaya pencegahan dan penanganan. 

"Seiring dengan perkembangan PMK di beberapa wilayah Indonesia, kita pun masih ditemukan kasus positif. Kemarin ada kasus di Seluma sekitar 100 ekor, lalu di Mukomuko dan wilayah lainnya kita masih menunggu konfirmasi," sampai Syarkawi. 

Lebih jauh, untuk kasus-kasus PMK di wilayah ini, dikatakan Syarkawi masih dibawah 1000 kasus. Jumlah tersebut dinilai mengalami penurunan lantaran pemerintah pusat hingga daerah terus mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan PMK. 

"Upaya pencegahan dan pemberantasan PMK ini terus dioptimalkan oleh pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan