Pemkab Benteng Tunda Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025, Ini Alasannya

Reporter: Candra Hadinata |

Editor: Eko Hatmono |

Selasa , 21 Jan 2025 - 18:00

Pj Sekda Benteng Hendri Donal--IST/RK

pemkab benteng tunda pengadaan barang dan jasa tahun 2025, ini alasannya                            radarkoran.com - pemkab bengkulu tengah (benteng) menunda proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. 
kebijakan tersebut diambil sebagai tindaklanjut dari adanya surat edaran bersama (seb) menteri dalam negeri, muhammad tito karnavian bersama menteri keuangan, sri mulyani tentang tindak lanjut arahan presiden prabowo mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025.
terdapat delapan poin utama yang disampaikan dalam seb mendagri dan menkeu tersebut terkait pelaksanaan anggaran transfer ke daerah . 
salah satu isinya adalah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota untuk melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.
pj sekda bengkulu tengah hendri donal menyampaikan pihaknya telah melakukan rapat menindaklanjuti seb tersebut. hasilnya pemkab benteng telah memutuskan untuk menunda proses pengadaan barang dan jasa.
"ya, kita sudah rapat bersama opd pada beberapa waktu lalu. tentunya kita bengkulu tengah mengikuti arahan pak presiden sebagaimana tertuang dalam seb. ini berlaku se-indonesia, bukan bengkulu tengah saja," ungkap pj sekda.
berikut kutipan surat edaran bersama mendagri dan menteri keuangan yang ditetapkan di jakarta, 11 desember 2024 lalu, berdasarkan pasal 5 peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025, gubernur/bupati/wali kota agar: 
 
1. mencadangkan sebagian transfer ke daerah untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum;
c. dana alokasi khusus fisik; dan
d. dana tambahan infrastruktur.
 
2. dalam melakukan pencadangan memperhatikan:
a. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
b. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jkn.
baca juga:pengumuman kelulusan cpns bengkulu tengah disanggah 6 peserta 
3. transfer ke daerah berupa dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
4. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan.
5. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut dapat:
a. direalokasi; dan/atau
b. digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
 
6. melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi transfer ke daerah yang ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025.
 
7. melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 melalui penetapan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
8. melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 22 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan