Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Pemprov Bengkulu Susun Perencanaan Pembangunan

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Kamis , 23 Jan 2025 - 17:27

HADIR : Wagub menghadiri dan membuka forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026 pada Kamis, 23 Januari 2025--GATOT/RK

gelar forum konsultasi publik rancangan awal rkpd, pemprov bengkulu susun perencanaan pembangunan                            radarkoran.com - untuk mewujudkan perencanaan daerah yang transparan, partisipatif dan inklusif, badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah (bapperida) provinsi bengkulu melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) provinsi bengkulu tahun 2026 di hotel grage, senin 23 januari 2025.
plt gubernur bengkulu, dr. h. rosjonsyah, s.ip, m.si dalam sambutannya menyampaikan jika kegiatan forum konsultasi ini merupakan tahapan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah provinsi bengkulu sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 
"konsultasi publik rancangan awal rkpd ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan awal rkpd provinsi bengkulu tahun 2026 dengan menginput aspirasi atau harapan masyarakat tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026," sampai rosjonsyah. 
pelaksanaan forum konsultasi publik juga dilaksanakan untuk menangkap isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan, terutama pada input untuk menampung masukan bagi perencanaan pembangunan daerah provinsi bengkulu yang diperoleh dari stock order terkait dengan pendekatan partisipasi secara button up. 
"tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026," imbuhnya. 
baca juga:kpk kembali perpanjang masa penahanan gubernur bengkulu non aktif 
rosjonsyah menambahkan, tahun ini adalah tahun transisi kepemimpinan kepala daerah, di mana tahun transisi kepemimpinan menjadi periode yang penuh tantangan, tetapi juga membawa peluang untuk penyegaran kebijakan pembangunan di daerah. 
"situasi ini perlu kita mengedepankan prinsip-prinsip eksklusivitas, transparasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa rkpd tahun 2026 menjadi dokumen yang mampu mengakomodasi fisik baru pimpinan terpilih tanpa mengabaikan sambungan pembangunan," sampai rosjonsyah. 
dalam konteks transisi, partisipasi masyarakat dan stakeholder menjadi semakin penting, sehingga diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rkpd yang disusun mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat diterima oleh semua pihak. 
"besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergi, kolaborasi dan integritas serta integrasi antar pemangku kepntingan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran," tambah rosjonsyah. 
lebih jauh, pada kesempatan tersebut, rosjonsyah turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam forum konsultasi publik rkpd tahun 2026 ini. 
"semoga kita semua dapat terus bersama-sama bahu-membahu dan sinergikan tenaga dan pikiran serta ikhtiar agar provinsi bengkulu yang kita cintai ini dapat menjadi provinsi bengkulu yang maju, religius, senjahtera dan berkelanjutan," tutup rosjonsyah. 
sementara itu, kepala bapperida provinsi bengkulu, yuliswani mengatakan, forum konsultasi rkpd adalah agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan yang transparan, partisipatif dan inklusif.
"dalam forum ini juga kita ingin mensingkronkan antara program prioritas gubernur terpilih dengan program prioritas yang ada di rpjmd tahun 2021-2026," katanya. 
yuliswani menambahkan, forum konsultasi ini dirancang untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. sehingga diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 
"forum ini menjadi sarana penting bagi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen lainnya untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah," ujarnya. 
pelaksanaan forum konsultasi publik ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan dari stakeholder yang hadir. berita acara tersebut nantinya akan menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan awal rkpd provinsi bengkulu tahun 2026 dan menjadi masukan pada pelaksanaan musrenbang rkpd tahun 2026 yang diagendakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan april tahun 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 24 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan