Ini Kriteria Pendataan Ulang Honorer di Kepahiang, Apa Saja?

Radarkoran.com - Saat ini atau di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang kembali mendata jumlah honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga non ASN. Pendataan honorer atau tenaga non ASN sendiri sudah disampaikan seluruh instansi di Kabupaten Kepahiang ke BKDPSDM Kabupaten Kepahiang dengan tenggat waktu 7 Februari 2025. Dalam pelaksanaanya, BKDPSDM Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu memastikan bahwa, tidak seluruh tenaga honorer atau non ASN dapat diinput dan didata oleh masing-masing OPD. Karena pendataan honorer atau tenaga non ASN yang bisa didata oleh Pemkab Kepahiang ini memiliki kriteria khusus. Sehingga bagi tenaga non ASN yang tidak masuk dalam kategori yang dibutuhkan, maka tidak dapat didata kembali.

Kepala BKDPSDM Kabupaten Kepahiang, Ir. Nyayu Elia Hasanah, M.Si melalui Kabid Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian, Bahru Rozi mengatakan, honorer atau tenaga non ASN yang bisa didata memiliki kriteria khusus. Beberapa kriteria ini meliputi, honorer atau tenaga non ASN yang masa kerjanya tidak terputus sampai dengan periode 31 Desember 2024, serta tenaga non ASN yang minimal sudah mengabdi selama 2 tahun.

"Jadi memang tidak seluruhnya, hanya yang masuk kriteria saja. Kriteria yang diminta kemarin adalah, khusus bagi tenaga non ASN yang masa kerjanya tidak terputus dan minimal sudah mengabdi dua tahun," sampai Rozi, pada Jumat 14 Februari 2025.

Disinggung terkait jumlah usulan tenaga non ASN dari masing-masing OPD, Rozi menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum merincikan terkait rekapitulasi data jumlah tenaga non ASN di masing-masing OPD tersebut. Hal ini lantaran sampai dengan saat ini, masih ada banyak OPD yang belum melampirkan usulan jumlah tenaga non ASN tersebut kepada pihaknya.

BACA JUGA: Fisik Pekerjaan Rabat Beton Desa Batu Kalung, TPK : Tidak Ada Tambal Sulam!

"Saat ini belum ada jumlah pastinya, karena beberapa OPD juga belum melampirkan usulannya. Jadi kita tunggu dulu yang masih belum," sampainya.

Saat ini Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu tengah melakukan pendataan terhadadap honorer atau Tenaga Harian Lepas (TH) atau tenaga non ASN yang tersisa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dijelaskan Bupati Kepahiang, Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU, pendataan honorer atau tenaga non ASN merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Pendataan honorer yang dilakukan, baik terhadap honorer yang sudah terdaftar dalam Database BKN maupun honorer yang belum terdaftar di Database BKN. 

Menurut bupati, kemungkinan tenaga honorer atau tenaga non ASN ini didata kembali bukan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, PPPK patih waktu ataupun CPNS 2025. Hanya saja untuk memastikannya, Pemkab Kepahiang masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Sekarang seleksi PPPK penuh waktu sedang bergulir, khusus bagi yang sudah masuk database BKN RI. Nah yang belum, pemerintah pusat menginstruksikan daerah untuk segera mendata kembali, apakah bisa dimasukkan ke dalam PPPK Paruh waktu, penuh waktu ataupun CPNS 2025," ujar bupati Kepahiang.

Dijelaskan, sekarang Pemkab Kepahiang tidak bisa mengelak atau menghindar dari segala kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Tapi dua opsi bagi tenaga honorer atau Non ASN yang tidak masuk dalam Database BKN RI. Apakah masuk jalur PPPK yang paruh waktu atau berjuang dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kita tidak bisa mengelak, ini sudah aturan dari pusat. Daerah sifatnya hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh pusat tersebut," demikian bupati Kepahiang.