Pemerintah Kabupaten/kota Diminta Bentuk Dewan Pengupahan

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera membentuk dewan pengupahan di daerah masing-masing. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnkertrans) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifudin, M.Si mengatakan, hingga saat ini daerah yang telah memiliki Dewan Pengupahan baru di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Mukomuko dan Bengkulu Utara. 

"Pemerintah provinsi mendorong ada pembentukan dewan pengupahan di kabupaten kota yang belum ada. Saat ini kan ada kira-kira 6 kabupaten/kota lagi yang belum memiliki dewan pengupahan," ungkap Syarifudin. 

Pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki dewan pengupahan didorong agar dapat segera membentuk dewan pengupahan itu adalah Kabupaten Seluma, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Selatan, dan Kaur. 

BACA JUGA:Pertamina Tegaskan Kualitas Pertamax Sesuai Spesifikasi

"Yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membentuk dewan pengupahan itu Rejang Lebong, kemudian ada Kepahiang dan Seluma," tambah Syarifudin.

Syarifudin berharap pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki dewan pengupahan bersama pihak terkait lainnya dapat segera mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk membentuk dewan pengupahan. 

"Mudah-mudahan tahun ini bisa nambah 3 daerah, sehingga dari 4 dewan pengupahan yang sudah ada, tambah 3 insyaallah sudah ada 7 daerah," sampainya. 

Keberadaan Dewan Pengupahan sangat berperan dalam penetapan upah minimum di Bengkulu, memberikan saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan, memberikan saran kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pengupahan provinsi hingga nasional, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada gubernur terkait penetapan upah minimum provinsi. 

"Mudah-mudahan dengan bertambahnya dewan pengupahan ini maka akan menghasilkan produk berupa UMP atau UMK yang terbaik," tutup Syarifudin.