Kepahiang Dapat DBH Sawit Rp 10,7 Miliar, Akan Digunakan untuk 2 Item Pembangunan

KEPAHIANG RK - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp 10,7 miliar. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, DBH yang diterima Pemkab Kepahiang dari pemerintah pusat tersebut akan digunakan atau direalisasikan oleh 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Kepahiang. Yakni Dinas PUPR mendapatkan 80 persen untuk pembangunan infrastruktur dan Dinas Pertanian sebesar 20 persen.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd membenarkan jika Pemkab Kepahiang mendapatkan DBH sebesar Rp 10,7 miliar tersebut. Dikatakan Sekkab Hartono, dalam regulasi DBH yang diterima Pemkab Kepahiang terdapat 2 pembagian penggunaan DHB sawit. Pertama, infrastruktur sebesar 80 persen dan 20 persen lagi untuk Pertanian dan Perkebunan.

"Untuk regulasi kegunaannya sudah jelas. Karena itu dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat melibatkan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian," terang Sekkab Hartono, Minggu 14 Januari 2024.  

Dijelaskan Sekkab, untuk pembangunan infrastruktur menggunakan DBH sawit tersebut, sepenuhnya akan menjadi kewenangan Dinas PUPR. Selanjutnya untuk perkebunan akan direalisasikan oleh Dinas Pertanian.

"Untuk infrastruktur 80 persen tersebut, misalnya pembangunan jembatan untuk menuju lahan pertanian dan bisa juga pembangunan jalan untuk menuju perkebunan sawit masyarakat. Untuk 20 persen di pertanian, itu bisa untuk sosialosasi, pembinaan dan BPJS Pertanian," jelas Sekkab Hartono.

BACA JUGA:DBH Sawit 2023 untuk Lanjutkan Pelebaran Jalan

Dalam rapat pembahasan nantinya, sambung Sekkab Hartono, sekaligus akan menentukan titik realisasi dari anggaran DBH. Karena itulah Dinas PUPR dan  Dinas Pertanian diminta memaparkan kajian dan data-data perkembangan perkebunan sawit di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya memberikan data lokasi yang berpotensi untuk pengembangan lahan perkebunan sawit masyarakat.

"Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan rapat dan melibatkan 2 OPD selaku pihak yang akan merealisasikan anggaran DBH senilai 10,7 miliar tersebut. Yang jelas penggunaannya itu, 80 persen untuk infrastruktur dan 20 persen untuk pertanian serta perkebunan. Tidak boleh melenceng dari itu," demikian Sekkab Hartono.