Pelayanan Haji Pemprov Siapkan Rp 20 Miliar, Kabupaten/kota Diminta Siapkan Dana Darurat

BENGKULU RK - Dalam mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ikut mendukung pengalokasian anggaran baik untuk penyediaan alat transportasi maupun mendukung kebutuhan penganggaran lainnya. 

"Kita siapkan sekitar Rp 20 miliar ya, kurang lebih Rp 14 sampai dengan Rp 15 miliar itu untuk pesawat Embarkasi Antara. Jadi pesawat kita dari mulai pesawat dari Bengkulu menuju Padang itu kurang lebih Rp 14 sampai dengan Rp 15 miliar," tutur Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifuddin, M.Si.

Selain transportasi pesawat Embarkasi Antara, Pemprov juga akan menyiapkan bus dari mulai asrama haji menuju Bandara Fatmawati. Bus ini juga akan dilakukan pengadaan, karena bus yang masuk bandara itu harus bus yang sudah disterilisasi dan harus uji emisi dan memenuhi syarat-syarat lain. 

"Kemudian nanti harus mendapatkan pas bandara, barang-barang angkutannya, kemudian ada x-ray, juga ada pelatihan hajinya. Jadi itu semua akan diinclude, sehingga Pemprov itu menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar setiap tahun untuk pelayanan haji se-Provinsi Bengkulu," tutur Syarifuddin. 

BACA JUGA:Pelunasan Biaya Haji Januari 2024, Jumlahnya Tunggu Keputusan

Lebih jauh, selain anggaran yang diakomodir Pemprov Bengkulu, Syarifuddin juga mengimbau dan mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran darurat. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika ada kuota tambahan. 

"Sebagaimana rapat kita terakhir dengan para ketua TAPD dan Sekda kabupaten/kota, waktu itu kami minta mereka bersiap diri kalau seandainya ada kuota tambahan yang ternyata itu tidak bisa diakomodir oleh APBD provinsi," sampainya. 

Jika ada kuota tambahan, Syarifuddin menyebut nantinya akan berdampak pada penambahan pesawat Embarkasi Antara. Dan ini akan dibebankan kepada APBD kabupaten/kota jika tidak bisa diakomodir provinsi.

"Kita berharap tidak terjadi seperti tahun lalu. Kalau tahun yang lalu kan mereka para jamaah membayar Rp 6 juta sampai dengan Rp 7 juta tergantung kondisi pesawat. Nah, saat ini alhamdulillah itu semua sudah diakomodir dalam APBD kabupaten kota, dan ini digunakan setelah ada kepastian penambahan kuota," tutup Syarifuddin.