Sekolah Rakyat di DIY Mulai Buka Pendaftaran: di Daerah Lain Bagaimana?

Radarkoran.com- Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan, jika 53 daerah di Indonesia sudah siap untuk menyelenggarakan program sekolah rakyat, dari total ratusan daerah yang sudah mengusulkan lahan. Sehingga pantas saja, jika Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi membuka pendaftaran Sekolah Rakyat jenjang SMA untuk tahun ajaran 2025/2026. Pendaftaran sekolah rakyat di DIY sendiri akan berlangsung hingga 30 April 2025.

"Sudah mulai kita perekrutan siswa untuk mulai nanti per 1 Juli, untuk jenjang SMA kita mulai membuka pendaftaran. Mei sudah persiapan semuanya karena 1 Juli sudah masuk," kata Kepala Dinsos DIY Endang Patmintarsih dikutip dari antaranews.com.

Ia menjelaskan, syarat utama untuk mendaftar adalah calon siswa berasal dari keluarga miskin, memiliki semangat untuk bersekolah, bersedia tinggal di asrama, dan mendapat izin dari orang tua.

"Itu saja, punya semangat sekolah, semangat mengubah nasib. Harus masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional -DTSEN- yang datanya diolah oleh BPS," jelasnya. 

Sebagai bentuk verifikasinya, pihaknya tetap akan mengecek ulang terhadap data DTSEN. Jika ditemukan anak dari keluarga miskin yang belum terdata, tetap akan diproses untuk mengikuti seleksi.

"Kalau benar-benar miskin tapi belum masuk DTSEN, harus kita proses," katanya.

BACA JUGA:Anda Ikut UTBK 2025? Cek Jadwal Pengumuman dan Link-nya Disini!

Saat ini, proses belajar mengajar Sekolah Rakyat akan memanfaatkan bangunan milik Kementerian Sosial, yakni Balai Besar yang berada di Sonosewu Bantul dan Purwomartani Sleman. Adapun lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk pengembangan sekolah masih dalam proses pembangunan.

"Nanti ke depan kita berproses lagi. Kalau yang di Pemda siap, kita bersama-sama. Maka kenapa kabupaten/kota harus mengusulkan lokasi sekolah rakyat, terutama untuk jenjang SD dan SMP," ujar dia.

Menurutnya, sementara sekolah rakyat di kabupaten/kota bakal memprioritaskan anak-anak miskin dari wilayah masing-masing.

"Anak yang sekolah di SMP sekolah rakyat Bantul harus dari Bantul. Anak dari Gunungkidul tidak boleh sekolah di Bantul. Tapi kalau di provinsi dan Kemensos, bisa untuk semuanya," demikian Endang.