Pemkab Rejang Lebong Peringati Hari Otda ke-29, Sinergitas jadi Penekanan

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Jumat , 25 Apr 2025 - 16:56

Bupati dan wakil bupati foto bersama usai pelaksanaan upacara peringatan OTDA tahun 2025 pada Jumat Pagi, 25 April 2025 di halaman Kantor Bupati Rejang Lebong--GATOT/RK

pemkab rejang lebong peringati hari otda ke-29, sinergitas jadi penekanan                            radarkoran.com - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong menggelar upacara dalam rangka memperingati hari otonomi daerah (otda) ke-29 tahun 2025, di halaman kantor bupati rejang lebong pada jumat pagi, 25 april 2025.
upacara dipimpin langsung bupati rejang lebong, h. m. fikri thobari, se, m.ap dan turut dihadiri wakil bupati dr. h. hendri, s.stp, m.si, kapolres akbp florentus situngkir, sik, ketua dprd juliansyah, ketua pengadilan negeri santonius tambunan, sh, mh, kasdim 0409 kapten inf. tonny antoni, sekda yusran fauzi, st, serta jajaran forkopimda, kepala opd, camat se kabupaten rejang lebong, asn maupun non asn di lingkungan pemkab rejang lebong.
membacakan arahan menteri dalam negeri (mendagri) republik indonesia, bupati fikri menyampaikan, peringatan hari otonomi daerah tahun 2025 mengusung tema "sinergi pusat dan daerah membangun nusantara menuju indonesia emas 20245" menjadi momentum dalam memperkuat sinergitas dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di indonesia.
"semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel," kata bupati fikri dalam amanatnya menyampaikan pesan tertulis dari mendagri ri, prof. dr. drs. h. muhammad tito karnavian, ba, ma, phd.
mendagri juga mengatakan jika indonesia adalah negara bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerahnya. namun kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antara tingkat pemerintahan.
baca juga:camat amen ajak desa/kelurahan programkan jumat bersih
"maka dari itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi," imbuhnya.
berangkat dari hal tersebut, serta dalam upaya menguatkan komitmen dan harmonisasi langkah kita bersama, maka pada hari otonomi daerah ke-29 tahun 2025 diangkat sebuah tema yaitu ''sinergi pusat dan daerah membangun nusantara menuju indonesia emas 2045''. pemilihan tema ini merupakan refleksi dari pentingnya hubungan yang harmonis dan produktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam masa depan indonesia yaitu indonesia emas 2045.
"momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri dan berdaulat yang tercermin dalam keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan, serta dengan masyarakat yang adil, makmur dan berakhlak mulia," sampai bupati fikri menjabarkan amanat mendagri.
kemudian, melalui momentum yang berbahagia ini dirinya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
"mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan," imbuhnya.
lebih lanjut, bupati fikri dalam amanat mendagri menyampaikan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh bapak presiden prabowo subianto bahwa kesatuan fisik, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju indonesia emas.
maka ada hal-hal strategis yang menjadi perhatian bersama semua pihak baik di pemerintah pusat maupun di daerah yang termuat dalam delapan hal strategis untuk mengharmonisasi gerakan dan langkah yang diimplementasikan diantaranya mewujudkan swasembada pangan dengan menguatkan regulasi, hubungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumber daya manusia pertanian, akses distribusi, pemasaran serta mengoptimalkan lahan pertanian.
lalu upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan hubungan kebijakan. dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi, serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
kemudian pengelolaan sumber daya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakkan hukum serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan.
"keempat,mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan berintegritas," kata bupati fikri.
selanjutnya, mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dengan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, latihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan umkm dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah, swasta dan akademisi.
lalu adanya upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses infrastruktur, beasiswa dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum dan fasilitas serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis. 
selanjutnya adanya upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau. dalam hal ini diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah dengan tenaga medis dan masyarakat. 
"beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk," lanjut bupati.
langkah strategis terakhir yakni mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan reformasi birokrasi dan penegakan hukum. untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.  
"tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin kita bisa menghadapinya," ujar bupati memaparkan amanat mendagri.
disisi lain, mendagri juga menekankan keharusan untuk  memperkuat koordinasi antara tingkatan pemerintah untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan dapat sasaran di daerah. 
selain itu, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam perencanaan kebijakan yang relevan dan kondisi serta potensi lokal agar indonesia dapat berkembang secara adil dan merata," sampainya.
lebih jauh, dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkatan pemerintah. ini dapat dilakukan karena merupakan salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif, mengelola pembangunan daerah dan mendukung implementasi kebijakan strategis nasional.
oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dalam memberikan atensi pada penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan sertifikasi, kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa.
lalu dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. selain apbd berbasis kinerja, kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses pembiayaan alternatif.
kemudian adanya penguatan lembaga  dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.
"saya juga berpesan agar capaian otonomi daerah tahun ini sebagai pijakan untuk  terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada," sampainya.
selain itu, penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya,mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"ini dilakukan guna menghadirkan pemerintah yang adaptif, responsif serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. maka saya ucapkan selamat hari otonomi daerah ke-29 tahun 2025, semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, layanan publik yang lebih prima dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata," tutup bupati fikri mengakhiri amanat mendagri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 26 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan