Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP PSH Atas LKPD 2024

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Senin , 26 May 2025 - 17:21

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksaan keuangan pada Senin, 26 Mei 2025--GATOT/RK

2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Dimana ada dua paket pekerjaan pembangunan jaringan distribusi SPAM Regional di Dinas PUTR menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp7.23 miliar. Dari jumlah tersebut telah dipulihkan seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp7.23 miliar, dan

3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, terkait dengan pengadaan buku melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) terdapat kelebihan pembayaran sebesar sebesar Rp264,41 juta. Dari jumlah tersebut telah dipulihkan seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp264,41 juta.

Selain itu, BPK juga melaporkan permasalahan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain:

1. Belanja Perjalanan Dinas pada 34 SKPD tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan. kelebihan pembayaran sebesar Rp3.43 Miliar, dan telah dipulihkan sebesar Rp1,17 Miliar.

2. Terdapat juga permasalahan Belanja Modal lainnya, yaitu pada enam SKPD terdapat kurang volume dan ketidak sesuaian spesifikasi kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3,17 Miliar, dan telah dipulihkan sebesar Rp33,38 Juta.

3. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp3,97 Miliar, dan telah dipulihkan sebesar Rp424,30 Juta.

4. Pelaksanaan disiplin anggaran terkait pengendalian defisit APBD dan Utang Jangka Pendek Lainnya belum memadai, sehingga mengakibatkan risiko tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemprov Bengkulu.

5. Alokasi Anggaran Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan TA 2024 sebesar Rp56.06 Miliar belum sepenuhnya disusun sesuai skala prioritas, sehingga mengakibatkan anggaran belanja daerah Pemprov Bengkulu tidak efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah, diantaranya ditunjukkan dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran mandatory spending untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.

pemprov bengkulu raih opini wtp psh atas lkpd 2024                            radarkoran.com - berdasarkan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) republik indonesia perwakilan bengkulu termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, bpk perwakilan bengkulu memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal (wtp psh) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi bengkulu tahun 2024.
predikat wtp psh ini langsung diterima oleh gubernur helmi hasan dengan didampingi oleh ketua dprd provinsi bengkulu sumardi dari bpk ri perwakilan bengkulu melalui sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksaan keuangan pada senin, 26 mei 2025 di ruang sidang paripurna dprd provinsi bengkulu.
kepala bpk perwakilan provinsi bengkulu arif agus, s.e., m.m., ak., cpa., csfa mengatakan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam lhp.
"sesuai dengan regulasi, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan," kata arif agus. 
ia menambahkan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan atas rekomendasi yang diberikan. 
"jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," ujarnya. 
baca juga:dbd di bengkulu meningkat, masyarakat diminta waspada
sementara itu, gubernur helmi hasan dalam sambutannya menyampaikan ucapakan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan pemprov bengkulu yang telah bekerja demi memberikan yang terbaik kepada pemerintah provinsi bengkulu.
"kita mendapatkan wtp walaupun dengan catatan. hal ini suatu hal yang menggembirakan, semua sangat bangga. kita juga insyallah akan menindaklanjuti catatan yang sudah disampaikan. saya ucapkan terima kasih pak sekda dan jajaran terutama inspektorat" kata helmi. 
lebih jauh, gubernur helmi berharap selama kepemimpinan dirinya lima tahun kedepan, provinsi bengkulu akan terus menjadi lebih baik dalam berbagai aspek.
"kami yakin lima tahun kedepan provinsi bengkulu akan lebih baik, pelabuhan lebih baik, sekolah sma derajat lebih baik, infratruktur jalan jembatan akan lebih baik," ujarnya. 
untuk diketahui, adapun hal yang menjadi psh dalam pemberian opini wtp atas lkpd tahun 2024 ini adalah:
 
1. belanja modal gedung dan bangunan, dimana belanja modal modular operating theater (mot) pada rsud m. yunus tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan bayar sebesar rp949,02 juta. dari jumlah tersebut telah dipulihkan ke kas daerah sebesar rp260 juta;
 
2. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. dimana ada dua paket pekerjaan pembangunan jaringan distribusi spam regional di dinas putr menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp7.23 miliar. dari jumlah tersebut telah dipulihkan seluruhnya ke kas daerah sebesar rp7.23 miliar, dan
 
3. belanja modal aset tetap lainnya, terkait dengan pengadaan buku melalui aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah (siplah) terdapat kelebihan pembayaran sebesar sebesar rp264,41 juta. dari jumlah tersebut telah dipulihkan seluruhnya ke kas daerah sebesar rp264,41 juta.
 
selain itu, bpk juga melaporkan permasalahan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain:
1. belanja perjalanan dinas pada 34 skpd tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan. kelebihan pembayaran sebesar rp3.43 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp1,17 miliar. 
 
2. terdapat juga permasalahan belanja modal lainnya, yaitu pada enam skpd terdapat kurang volume dan ketidak sesuaian spesifikasi kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp3,17 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp33,38 juta. 
 
3. bendahara pengeluaran sekretariat dprd tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja sebesar rp3,97 miliar, dan telah dipulihkan sebesar rp424,30 juta. 
 
4. pelaksanaan disiplin anggaran terkait pengendalian defisit apbd dan utang jangka pendek lainnya belum memadai, sehingga mengakibatkan risiko tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemprov bengkulu. 
 
5. alokasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film, dan pemotretan ta 2024 sebesar rp56.06 miliar belum sepenuhnya disusun sesuai skala prioritas, sehingga mengakibatkan anggaran belanja daerah pemprov bengkulu tidak efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah, diantaranya ditunjukkan dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran mandatory spending untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 29 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan