Soal Temuan BPK RI Atas LKPD 2024: Ini Rekomendasi DPRD Kepahiang

Reporter: Jimmy Mahendra |

Editor: Epran Antoni |

Selasa , 17 Jun 2025 - 18:10

Rekomendasi DPRD Terhadap LHP BKP RI--JIMMY/RK

Juru Bicara Komisi II, Eko Susilo menekankan, perlunya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Komisi II merekomendasikan kepada OPD mitra untuk memperbaiki penatausahaan keuangan agar tidak terjadi temuan berulang.

Kepada Bupati Kepahiang, rekomendasi meliputi:

1. Menginstruksikan seluruh OPD sampel pemeriksaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

2. Memperkuat pemahaman dan pengawasan pengelolaan keuangan OPD.

3. Menjadikan temuan BPK RI sebagai dasar evaluasi kinerja kepala OPD dan ASN terkait.

Juru Bicara Komisi III, Anudin, S.Sos., menyoroti pentingnya pencegahan temuan berulang dan peningkatan sistem pengelolaan.

Rekomendasi Komisi III mencakup:

1. Instruksi kepada OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

2. Perbaikan sistem pendataan dan penagihan pajak, khususnya sektor pajak hotel dan BPHTB.

3. Evaluasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi parkir.

4. Optimalisasi penggunaan sistem informasi aset daerah.

5. Peningkatan peran dan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah.

soal temuan bpk ri atas lkpd 2024: ini rekomendasi dprd kepahiang                            radarkoran.com– dprd kabupaten kepahiang telah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten kepahiang tahun anggaran 2024. 
paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua dprd kepahiang, gregory dayefiandro, se, m.sc, itu bertujuan untuk menyampaikan hasil pembahasan 3 komisi dprd kephaiang terhadap lhp bpk ri, beserta rekomendasi perbaikan yang akan dituangkan dalam surat keputusan dprd.
ketua komisi i, andrian defandra, s.e., m.si menyampaikan, bahwa temuan utama pada opd mitra kerja komisi i meliputi kekeliruan dalam penatausahaan keuangan daerah, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, serta pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai prinsip-prinsip pengadaan yang baik.
 
komisi i merekomendasikan kepada opd mitra:
1. melakukan perbaikan penatausahaan keuangan daerah.
2. mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai peraturan perundang-undangan.
3. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, dan hati-hati (prudent).
 
kepada bupati kepahiang, komisi i merekomendasikan:
1. melaksanakan seluruh rekomendasi lhp bpk ri atas lkpd 2024.
2. menerapkan pengawasan berjenjang dan melekat pada seluruh pejabat pengelola anggaran.
3. melakukan evaluasi kinerja pejabat pengelola keuangan dan mempertimbangkan hasilnya dalam penempatan jabatan.
 
juru bicara komisi ii, eko susilo menekankan, perlunya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. komisi ii merekomendasikan kepada opd mitra untuk memperbaiki penatausahaan keuangan agar tidak terjadi temuan berulang.
kepada bupati kepahiang, rekomendasi meliputi:
1. menginstruksikan seluruh opd sampel pemeriksaan untuk menindaklanjuti rekomendasi bpk ri.
2. memperkuat pemahaman dan pengawasan pengelolaan keuangan opd.
3. menjadikan temuan bpk ri sebagai dasar evaluasi kinerja kepala opd dan asn terkait.
baca juga: langkah nyata daerah tingkatkan produksi kopi kepahiang: melalui lomba budidaya kebun kopi
baca juga:temuan bpk ri jadi pertimbangan mutasi pejabat kepahiang: begini kata bupati zurdi nata
juru bicara komisi iii, anudin, s.sos., menyoroti pentingnya pencegahan temuan berulang dan peningkatan sistem pengelolaan. 
rekomendasi komisi iii mencakup:
1. instruksi kepada opd untuk menindaklanjuti rekomendasi bpk ri.
2. perbaikan sistem pendataan dan penagihan pajak, khususnya sektor pajak hotel dan bphtb.
3. evaluasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi parkir.
4. optimalisasi penggunaan sistem informasi aset daerah.
5. peningkatan peran dan kinerja aparat pengawas internal pemerintah (apip) pada inspektorat daerah.
 
sementara itu, ketua dprd kepahiang, gregory dayefiandro menyampaikan, bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari komisi-komisi akan dirumuskan dalam bentuk surat keputusan dprd.
"rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam surat keputusan dprd dan disampaikan secara tertulis kepada saudara bupati setelah rapat paripurna ini," tegas igor.
selanjutnya, bupati kepahiang, h. zurdi nata, s.ip menuturkan, sejatinya rekomendasi dari masing-masing komisi ini memiliki maksud yang sama, terutama terkait peningkatan tata kelola pemerintah daerah. 
menurut bupati, seluruh rekomendasi yang telah disampaikan ini, akan ditampung dan segera ditindaklanjuti oleh pemkab kepahiang.
"pada dasarnya rekomendasi dari ketiga komisi sama, terkhususnya soal tata kelola pemerintah daerah. terhadap rekomendasi ini, semua catatan nantinya akan kita tindaklanjuti," demikian bupati kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 18 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan