Pemkab Rejang Lebong Susun Regulasi Cegah Pernikahan Dini

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Kamis , 19 Jun 2025 - 18:26

Foto bersama pembukaan Diskusi Reguler Forum Multi Stakeholders (FMS) yang diselenggarakan DP3AP2KB Rejang Lebong baru-baru ini--GATOT/RK

pemkab rejang lebong susun regulasi cegah pernikahan dini                            radarkoran.com - pernikahan dini masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk di kabupaten rejang lebong. pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan anak perempuan, termasuk putus sekolah, risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan keterbatasan kesempatan untuk mencapai potensi mereka.
 
 
untuk mengatasi persoalan pernikahan dini tersebut, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3ap2kb) menyusun regulasi untuk mencegah pernikahan dini di wilayah rejang lebong. 
regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan di kabupaten rejang lebong.
 
penyusunan regulasi berupa peraturan bupati (perbup) tersebut telah dimulai dan ditandai dengan dilaksanakannya diskusi reguler forum multi stakeholders (fms) antara dp3appkb rejang lebong bersama cahaya perempuan women's crisis centre (wcc) bengkulu menggelar pada rabu, 18 juni 2025.
 
 
kegiatan diskusi yang berlangsung di aula pertemuan dinas p3appkb kabupaten rejang lebong tersebut melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (opd) dan lintas sektor. dengan fokus utama menyusun regulasi yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini. 
baca juga:pemkab rejang lebong akan benahi perumda air minum tirta bukit kaba 
baca juga:pemkab rejang lebong dukung penuh program nasional 3 juta rumah
 
"pernikahan usia dini pada anak di bawah 19 tahun adalah persoalan kompleks yang butuh penanganan menyeluruh dan terkoordinasi di tingkat daerah. untuk itu, perlu disusun naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan peraturan bupati (perbup)," kata pelaksana tugas (plt) sekretaris dinas p3appkb rejang lebong, y ratih indreswari, se. 
 
 
la juga menegaskan untuk memastikan keberhasilan regulasi ini, dinas dp3ap2kb kabupaten rejang lebong telah menyusun strategi implementasi yang efektif. termasuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti diskusi bersama yang merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan upaya pencegahan perkawinan usia anak di rejang lebong melalui penerbitan peraturan bupati (perbup).
 
 
"adanya perbup ini kelak diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. ketika mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal, kualitas hidup keluarga di kabupaten rejang lebong pun dapat meningkat," sampai ratih. 
 
 
dalam upaya mewujudkan regulasi tersebut, ratih juga menekankan pentingnya kolaboasi dan sinergitas antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. ia menyakini jika kolaborasi bersama menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan tersebut.
 "dengan kolaborasi yang berjalan baik, akan memberikan hasil nyata bagi perlindungan anak di rejang lebong," ujarnya. 
 
sementara itu, koordinator program cahaya perempuan wcc bengkulu, juniarti boermansyah, m.hum menyampaikan apresiasi atas upaya dari pemkab rejang lebong yang mendorong pembentukan regulasi pencegahan pernikahan dini di wilayah rejang lebong. 
 
"kami mengapresiasi dp3appkb atas inisiatifnya menyusun peraturan bupati ini," kata juniarti. 
 
ia menambahkan, draft perbup pencegahan pernikahan dini di rejang lebong sudah ada sejak 2023, namun belum dilengkapi naskah akademik. untuk itu, pihaknya memaparkan draft naskah akademik untuk mendukung percepatan penyusunan perbup pencegahan perkawinan usia anak tersebut.
 
 
"kami menyusun naskah ini dan menggelar fgd agar mendapat masukan dari opd dan lintas sektor dalam upaya percepatan penyusunan regulasi," ujar juniarti.
 
 
dengan regulasi yang komprehensif dan strategi implementasi yang efektif, pemerintah kabupaten rejang lebong optimis bahwa pernikahan dini dapat dicegah dan hak-hak anak dan perempuan dapat dilindungi. keberadaan regulasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 20 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan