Perumahan di Kepahiang Wajib Bayar PBB-P2: Soal Fasum-Fasos Pemerintah & Devloper Jangan Lepas Tangan

Reporter: Jimy Mahendra |

Editor: Epran Antoni |

Sabtu , 13 Sep 2025 - 18:35

Lokasi Perumahan --FOTO/ILUSTRASI

perumahan di kepahiang wajib bayar pbb-p2: soal fasum-fasos pemerintah & devloper jangan lepas tangan                            radarkoran.com-dalam rangka untuk menggali, memaksimalkan potensi dan memanfaatkan peluang pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten kepahiang, pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang melalui badan keuangan daerah (bkd) kepahiang mulai menyasar seluruh perumahan yang ada di kabupaten kepahiang.
terkait hal ini, pemkab kepahiang mulai menggarap sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) pada seluruh perumahan yang ada di kepahiang, sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.
melalui surat edaran bupati kepahiang, nomor: 970/10b/b/bkd/kph/2025 tentang pemberlakukan syarat lunas pbb-p2 untuk pelayanan kepada masyarakat, maka bkd kepahiang meminta agar seluruh penduduk yang bertempat tinggal di perumahan melampirkan bukti pembayaran dan pelunasan pbb-p2 pada tahun berjalan.
baca juga:baru 2 lokasi perumahan berstatus aset pemkab kepahiang: fasum & fasos tanggung jawab devloper atau pengembang
kabid pendapatan bkd kepahiang, amarullah muttaqin, se menuturkan bahwa, untuk memuluskan edaran ini, pihaknya juga telah meminta bantuan kepada seluruh developer perumahan di kabupaten kepahiang untuk menyampaikan sejumlah poin penting di dalam edaran itu kepada btn.
"jadi sekarang sudah ada edarannya langsung dari bapak bupati kepahiang, edaran itu memuat tentang pemberlakukan syarat lunas pbb-p2 untuk pelayanan kepada masyarakat. beberapa waktu lalu, kami juga sudah minta seluruh developer perumahan untuk menyampaikan hal tersebut kepada btn," ujar ammar.
baca juga:31 izin lokasi perumahan diterbitkan di kabupaten kepahiang: ini rincian lokasinya!
adapun beberapa poin yang termaktub di dalam edaran tersebut meliputi:
1. melampirkan bukti lunas pbb-p2 tahun berkenaan untuk pelayanan kepada masyarakat
2. pembayaran pbb-p2 dan cetak surat tanda terima setoran (stts) pbb bisa dilakukan melalui aplikasi pajak daerah kabupaten kepahiang yang dapat diunduh pada android play store dengan memasukkan nop pbb.
3. menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pajak daerah yang tersedia di mal pelayanan publik (mpp) kabupaten kepaiang.
4. mensosialisasikan dan menginformasikan edaran tersebut kepada jajaran dan seluruh masyarakat.
baca juga:perumahan di kute rejo kepahiang longsor lagi, warga ketakutan
menurut amar, edaran ini baru dibuat dan disetujui pada april 2025 lalu. sehingga wajib untuk ditaati oleh developer bahkan hingga ke penduduk perumahan itu sendiri. hal demikian bertujuan agar potensi pad kabupaten kepahiang bisa lebih maksimal dari sebelumnya.
"sudah mulai berlaku sejak april 2025 ini, kita harap dengan demikian bisa membantu pemkab kepahiang dalam memaksimalkan potensi pad," demikian amar.
sekadar mengulas bahwa, sejak awal penciptaannya, perumahan didirikan sebagai kompleks rumah dan bangunan lain yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan, air bersih, listrik, dan sistem pembuangan sampah, guna mewujudkan pemenuhan rumah yang layak huni.
baca juga:program asn berdikari, pemkab siapkan program perumahan dp nol rupiah 
tujuan utama pendirian perumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang akan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. perumahan juga dirancang sebagai lingkungan hunian yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana pendukung, menciptakan suasana kehidupan yang terencana dan berkelanjutan bagi penghuninya. 
pola pembayaran perumahan yang umum meliputi tunai keras, pembayaran bertahap langsung ke pengembang (cash bertahap atau kredit inhouse), dan melalui kredit pemilikan rumah (kpr) ke bank, di mana setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing terkait proses, biaya, dan jangka waktu pembayaran. 
hingga tahun 2025 ini, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten kepahiang telah mencatat bahwa ada sebanyak 31 perumahan yang keberadaannya terdata di bidang perizinan.
"berdasarkan catatan kami, rekapitulasi perizinan perumahan di kabupaten kepahiang sampai dengan tahun 2025 ini, berjumlah 31 perumahan," jelas penata perizinan ahli madya, dedi mulyadi, s.hut, rabu 10 september 2025.
sebagai informasi, fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) adalah tanggung jawab developer untuk membangun dan menyediakannya di area perumahan, serta menyerahkannya kepada pemerintah daerah agar dikelola dan dirawat dengan baik untuk kepentingan warga. jika developer tidak menyerahkan fasum dan fasos setelah pembangunan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. 
baca juga:jalan perumnas raflesia kelurahan dusun kepahiang rusak parah
disisi lain, memang selayaknya perumahan wajib bayar pbb-p2. hanya saja pemerintah dalam hal ini pemkab kepahiang juga harus memperhatikan fasum dan fasos yang berada di lingkungan perumahan tersebut. karena diketahui, sejauh ini yang terjadi, terkadang jika terjadinya bencana (apapun itu bentuknya) baik devloper maupun pemerintah seolah lepas tangan. dalam artian enggan untuk melakukan pembangunan. 
seperti misalnya lagi, pembangunan jalan yang sewajarnya itu dilakukan oleh pemkab kepahiang. jikapun perumahan tersebut belum menjadi aset pemkab kepahiang, artinya devloper perumahan juga harus mengambil peran di dalamnya. termasuk juga dalam pembangunan fasos seperti, misalnya pembangunan masjid. 
terkadang yang terjadi saat ini, untuk melakukan pembangunan fasum dan fasos, warga yang berada di perumahan tersebut gotong-royong dan dikerjakan secara swadaya masyarakat perumahan sendiri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 14 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan