Ini Kendala Pengelolaan RSKJ Soeprapto Bengkulu Menurut Gubernur Rohidin

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Jumat , 23 Feb 2024 - 19:36

Kegiatan Ramah Tamah & Makan Malam Bersama Team Visitasi RSKJ Soeprapto/Asisten Deputi Kemenko PMK RI, Nia Reviani M beserta Tim Kementerian Lembaga lainnya di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Kamis malam, 22 Februari 2024--GATOT/RK

Radarkepahiang.bacakoran.co - Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu merupakan rumah sakit jiwa paling besar di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), namun kewenangan pengelolaan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga menimbulkan beberapa kendala dan kesulitan tersendiri untuk diatasi.

Hal demikian disampaikan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah, MMA saat memberikan sambutan dalam acara Ramah Tamah dan Makan Malam Bersama Team Visitasi RSKJ Soeprapto/Asisten Deputi Kemenko PMK RI, Nia Reviani M beserta Tim Kementerian Lembaga lainnya di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Kamis malam, 22 Februari 2024 di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu.

Dengan kondisi yang ada, Gubernur Rohidin mengusulkan RSKJ Soeprapto dapat dikelola oleh Kementerian Kesehatan, hal ini agar rumah sakit tersebut dapat maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Apalagi secara struktural RSKJ Soeprapto dipimpin pejabat eselon III, tentunya tidak sebanding dengan tugas yang diemban yaitu harus melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Sumbangsel.

"RSKJ ini tahun 2000-an dikembalikan ke daerah (pengelolaan) dibawah eselon 3. Dari sisi bangunan dan fasilitas memadai, juga kawasan luas dan berada di perkotaan. Tapi dari segi SDM pengelolaan berada di bawah eselon 3 dan kesulitan jika harus mengakomodir seluruh pasien di Sumatera Bagian Selatan. Bahkan saya sempat disampaikan ke kementerian agar mengambil alih pengelolaan RSKJ Soeprapto dibawah Kementerian Kesehatan," tutur Gubernur Rohidin.

Ditambahkan Gubernur Rohidin Mersyah, keberadaan RSKJ Soeprapto selain dari SDM yang kesulitan dengan beban tugasnya, banyak pasien sakit jiwa dari luar daerah yang ditinggalkan di Bengkulu yang memberikan beban tersendiri dalam penangannya.

"Sering sekali pasien itu nemu di jalan dan dihantarkan orang. Kalau sejalan dengan kebijakan Kementerian Sosial terkait penghapusan pasung, kami mendapatkan kiriman terus. Bahkan pada titik tertentu memberlakukan secara sadis, orang dengan gangguan jiwa dari provinsi lain diturunkan di Bengkulu agar ditangkap oleh kita dan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa," papar Gubernur.

Selain itu, banyak dari pasien gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan sembuh tidak diterima kembali oleh keluarganya dan ada juga yang tidak mau pulang lagi ke keluarganya.

"Walau sudah sembuh pun ada yang nggak mau pulang, ada yang memang nggak tahu alamat mau dipulangkan kemana karena diturunkan di jalan, ada yang menang keluarganya nggak mau menerima. Jadi nggak selesai dengan pengobatan di rumah sakit saja," imbuh Gubernur.

Selain para pasien gangguan jiwa, orang dengan kebutuhan khusus juga jumlahnya mengalami peningkatan dan banyak yang antri untuk mendapatkan penanganan, sehingga hal ini juga menjadi perhatian khusus yang harus diatasi.

"Apalagi saat musim pencalonan kepala desa, pengurusan surat keterangan (bebas gangguan jiwa) ribuan yang mengantri. Dan hal-hal seperti ini seharusnya menjadi prioritas, walaupun tidak secara nasional tapi ada kondisi khusus yang harus diperhatikan," sampainya.

Lebih lanjut, dengan adanya kehadiran atau visitasi tim dari Kemenko PMK, Kemenkes, Sekretariat Kabinet dan pihak terkait lainnya ke Bengkulu, Gubernur Rohidin berharap dapat melihat dan mengakomodir apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RSKJ Soeprapto Bengkulu.

"Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada kebijakan yang sifatnya intervensi khusus. Tapi prinsip saya atas nama pemerintah dan masyarakat Bengkulu sungguh berterima kasih atas kedatangan (tim dari pusat)," demikian Gubernur.

ini kendala pengelolaan rskj soeprapto bengkulu menurut gubernur rohidin                            radarkepahiang.bacakoran.co - rumah sakit khusus jiwa (rskj) soeprapto bengkulu merupakan rumah sakit jiwa paling besar di sumatera bagian selatan (sumbagsel), namun kewenangan pengelolaan dikembalikan ke pemerintah provinsi bengkulu, sehingga menimbulkan beberapa kendala dan kesulitan tersendiri untuk diatasi. 
hal demikian disampaikan gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, mma saat memberikan sambutan dalam acara ramah tamah dan makan malam bersama team visitasi rskj soeprapto/asisten deputi kemenko pmk ri, nia reviani m beserta tim kementerian lembaga lainnya di balai raya semarak bengkulu pada kamis malam, 22 februari 2024 di gedung daerah balai raya semarak bengkulu.
dengan kondisi yang ada, gubernur rohidin mengusulkan rskj soeprapto dapat dikelola oleh kementerian kesehatan, hal ini agar rumah sakit tersebut dapat maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. apalagi secara struktural rskj soeprapto dipimpin pejabat eselon iii, tentunya tidak sebanding dengan tugas yang diemban yaitu harus melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sumbangsel.
"rskj ini tahun 2000-an dikembalikan ke daerah (pengelolaan) dibawah eselon 3. dari sisi bangunan dan fasilitas memadai, juga kawasan luas dan berada di perkotaan. tapi dari segi sdm pengelolaan berada di bawah eselon 3 dan kesulitan jika harus mengakomodir seluruh pasien di sumatera bagian selatan. bahkan saya sempat disampaikan ke kementerian agar mengambil alih pengelolaan rskj soeprapto dibawah kementerian kesehatan," tutur gubernur rohidin.
baca juga:pemprov akan tata cagar budaya masjid jamik bengkulu
ditambahkan gubernur rohidin mersyah, keberadaan rskj soeprapto selain dari sdm yang kesulitan dengan beban tugasnya, banyak pasien sakit jiwa dari luar daerah yang ditinggalkan di bengkulu yang memberikan beban tersendiri dalam penangannya.
"sering sekali pasien itu nemu di jalan dan dihantarkan orang. kalau sejalan dengan kebijakan kementerian sosial terkait penghapusan pasung, kami mendapatkan kiriman terus. bahkan pada titik tertentu memberlakukan secara sadis, orang dengan gangguan jiwa dari provinsi lain diturunkan di bengkulu agar ditangkap oleh kita dan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa," papar gubernur.
selain itu, banyak dari pasien gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan sembuh tidak diterima kembali oleh keluarganya dan ada juga yang tidak mau pulang lagi ke keluarganya.
"walau sudah sembuh pun ada yang nggak mau pulang, ada yang memang nggak tahu alamat mau dipulangkan kemana karena diturunkan di jalan, ada yang menang keluarganya nggak mau menerima. jadi nggak selesai dengan pengobatan di rumah sakit saja," imbuh gubernur.
selain para pasien gangguan jiwa, orang dengan kebutuhan khusus juga jumlahnya mengalami peningkatan dan banyak yang antri untuk mendapatkan penanganan, sehingga hal ini juga menjadi perhatian khusus yang harus diatasi.
"apalagi saat musim pencalonan kepala desa, pengurusan surat keterangan (bebas gangguan jiwa) ribuan yang mengantri. dan hal-hal seperti ini seharusnya menjadi prioritas, walaupun tidak secara nasional tapi ada kondisi khusus yang harus diperhatikan," sampainya.
baca juga:akan diresmikan presiden jokowi, pengerjaan psn di bengkulu ditargetkan rampung september
lebih lanjut, dengan adanya kehadiran atau visitasi tim dari kemenko pmk, kemenkes, sekretariat kabinet dan pihak terkait lainnya ke bengkulu, gubernur rohidin berharap dapat melihat dan mengakomodir apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rskj soeprapto bengkulu.
"mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada kebijakan yang sifatnya intervensi khusus. tapi prinsip saya atas nama pemerintah dan masyarakat bengkulu sungguh berterima kasih atas kedatangan (tim dari pusat)," demikian gubernur.

Tag

Share