Penanganan Stunting, BKKBN Provinsi Bengkulu Nilai Perlu Sinergi SDM

Radarkoran.com - Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menilai perlu sinergi yang baik antar SDM atau Sumber Daya Manusia dalam penanganan stunting di Provinsi Bengkulu. Terlebih dari segi anggaran rata-rata di setiap tingkatan sudah ada. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, SH, MH usai pelaksanaan kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Lebong, Selasa 2 April 2024.

"Tinggal lagi bagaimana kita mensinergikan SDM. Karena dari segi anggaran sudah didukung, baik yang ada di jajaran BKKBN sendiri, DP3APPKB kabupaten, Dinas Kesehatan serta ditambah lagi dengan anggaran yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, " kata Zamhari.

Dilanjutkannya, BKKBN selaku koordinator penanggungjawab penanganan stunting di Provinsi Bengkulu sangat berharap suksesnya penurunan stunting di Provinsi Bengkulu. Menurut Zamhari, peran pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat desa/kelurahan sangat menentukan agar penurunan stunting di Provinsi Bengkulu itu bisa tercapai.

"Suksesnya penurunan stunting ini ikut ditentukan oleh setiap pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa di Provinsi Bengkulu, " lanjutnya.

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Lewat Pasar Murah Ramadhan

Tak kalah penting, menurut Zamhari adalah bagaimana mensinergikan program - program disetiap jajaran agar percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu dapat tercapai.

"Makanya kami turun ke Kabupaten Lebong ini dalam rangka mensinergikan program BKKBN, pemerintah daerah, sampai ke desa sehingga permasalahan stunting bisa diturunkan angkanya, " singkatnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lebong Drs. Fahrurrozi, M.Pd menyampaikan lewat kegiatan rembuk stunting ini dihasilkan beberapa poin kesepakatan dalam hal penanganan stunting di Kabupaten Lebong. Salah satunya adalah mempertegas program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Lebong.

"Mempertegas BAAS dalam hal memberi bantuan asupan gizi kepada anak stunting. Karena ini rembuk maka yang dihasilkan adalah kesepakatan,  " kata Wabup.

BACA JUGA:Cegah DBD dengan PSN Lebih Efektif, Begini Penjelasan Dinkes Lebong

Disisi lain dirinya juga berharap peran aktif seluruh pihak dalam hal mendata apa yang terjadi di desa yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

"Termasuk rekan-rekan media, bisa memberikan data dan menginformasikan apa saja yang terjadi di desa dan memerlukan perhatian pemerintah daerah, " demikian Wabup.