DJPb : Kinerja APBN Bengkulu, Pendapatan Turun dan Belanja Naik

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Rabu , 01 May 2024 - 09:05

Kegiatan Press Release APBN Provinsi Bengkulu yang digelar di Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada Senin, 29 April 2024--GATOT/RK

Untuk TKD ini, dikatakan Bayu terdiri dari Dana perimbang yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah terealisasi Rp 1,678 triliun. Lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hingga saat ini belum ada realisasi dari total pagu Rp 1,089 triliun.

Begitu pula untuk DAK Non Fisik sudah terealisasi Rp 262,64 miliar atau 18,26 persen dari total pagu Rp 1,438 triliun. Serta ada pula Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah terealisasi Rp 104,44 miliar atau 15,23 persen.

Selanjutnya, dikatakan Bayu selain Dana Perimbang juga ada Dana Insentif Fiskal yang saat ini juga belum ada realisasi dari total pagu Rp 26,59 miliar.

"Sementara Dana Desa sudh cukup bagus di Triwulan 1 ini. Tercatat sudah ada realisasi Rp294,83 miliar atau 28,01 persen dari pagu Rp 1,052 triliun," papar Bayu.

Dengan adanya sektor TKD yang belum direalisasikan pada triwulan pertama tahun 2024 tersebut, Bayu menghimbau kepada pemerintah daerah dapat segera merealisasikan.

"Untuk DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal ini kami minta agar segera dipercepat realisasinya. Karena kita lihat hingga saat ini belum ada realisasinya," tutup Bayu.

djpb : kinerja apbn bengkulu, pendapatan turun dan belanja naik                            radarkoran.com - kementerian keuangan (kemenkeu) melalui kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu mencatat realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) ke provinsi bengkulu hingga 31 maret 2024 atau hingga triwulan pertama tahun anggaran 2024.
tercatat sampai dengan 31 maret 2024 (triwulan i tahun 2024), total pendapatan apbn lingkup provinsi bengkulu telah direalisasikan sebesar rp 728,64 miliar. jumlah tersebut turun sebesar 15,3 persen jika dibanding tahun sebelumnya. sementara itu, untuk belanja negara sudah terealisasi rp3,49 triliun atau 14,16 persen dari pagu yang tersedia. realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,1 persen dibanding tahun sebelumnya. dengan kondisi yang ada, sampai akhir maret 2024 ini, provinsi bengkulu mengalami defisit apbn sebesar rp 2,76 triliun. 
kepala kantor wilayah (kanwil) djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya mengatakan, pada pendapatan daerah terdiri dari pendapatan dan hibah yang sudah terealisasi 21,85 persen atau rp 728,64 miliar, dari total pagu rp 3,334 triliun.
sektor pendapatan dan hibah ini terdiri dari penerimaan perpajakan dalam negeri yang sudah terealisasi 15,60 persen atau rp 462,28 persen dari total pagu rp 2,962 triliun.
baca juga:pentingnya penggunaan bahasa indonesia pada ranah hukum di bengkulu
"penerimaan perpajakan dalam negeri ini terdiri dari pajak penghasilan non migas yang sudah terealisasi rp 251,15 miliar, pajak pertambahan nilai terealisasi rp 197,75 miliar, pajak bumi dan bangunan terealisasi rp 4,70 miliar dan pajak lainnya rp 8,67 miliar," tutur bayu.
kemudian pendapatan untuk sektor penerimaan bea dan cukai di provinsi bengkulu yang hanya terealisasikan rp 15 juta 0,56 persen dari total pagu rp26,71 miliar. 
"untuk komponen cukai, bea masuk, dan bea keluar, ini belum terlalu banyak realisasinya," kata bayu.
sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (pnbp) di provinsi bengkulu pada triwulan 1 sudah terealisasi rp 266,22 miliar atau 77,19 persen dari total pagu rp 344,87 miliar. realisasi tersebut terdiri dari pnbp lainnya rp55,76 miliar, pnbp sda 120,94 miliar, pnbp sda rp 120,94 miliar. 
"untuk pendapatan badan layanan umum (blu) sudah terealisasi rp 89,51 miliar atau 39,98 persen dari total pagu rp229,60 miliar," kata bayu.
sementara itu, dari sisi belanja negara yang mengalami kenaikan, dikatakan bayu dipengaruhi beberapa paktor seperti pembayaran tunjangan hari raya (thr) untuk aparatur sipil negara (asn) maupun pensiunan asn yang sudah dilakukan baru-baru ini.
"kenaikan belanja daerah ini juga dipengaruhi oleh belanja pemilihan umum (pemilu) yang sudah mulai direalisasikan oleh masing-masing pemda," ungkap bayu. 
belanja daerah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat di provinsi bengkulu yang sudah terealisasi 1,146 triliun atau 22,22 persen dari total pagu rp 5,16 triliun. dari realisasi terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi rp 522,15 miliar, belanja barang rp 523,34 miliar, belanja modal rp96,85 miliar, dan belanja sosial rp4,21 miliar.
lalu ada juga transfer ke derah dan dana desa (tkd dd) yang sudah terealisasi rp 2,34 miliar atau 21,56 persen dari total pagu rp 10,855 triliun. 
baca juga:senator riri pinang demokrat, penuhi permintaan masyarakat jadi bupati kepahiang
untuk tkd ini, dikatakan bayu terdiri dari dana perimbang yang meliputi dana alokasi umum (dau) yang sudah terealisasi rp 1,678 triliun. lalu dana alokasi khusus (dak) fisik yang hingga saat ini belum ada realisasi dari total pagu rp 1,089 triliun.
begitu pula untuk dak non fisik sudah terealisasi rp 262,64 miliar atau 18,26 persen dari total pagu rp 1,438 triliun. serta ada pula dana bagi hasil (dbh) yang sudah terealisasi rp 104,44 miliar atau 15,23 persen. 
selanjutnya, dikatakan bayu selain dana perimbang juga ada dana insentif fiskal yang saat ini juga belum ada realisasi dari total pagu rp 26,59 miliar.
"sementara dana desa sudh cukup bagus di triwulan 1 ini. tercatat sudah ada realisasi rp294,83 miliar atau 28,01 persen dari pagu rp 1,052 triliun," papar bayu.
dengan adanya sektor tkd yang belum direalisasikan pada triwulan pertama tahun 2024 tersebut, bayu menghimbau kepada pemerintah daerah dapat segera merealisasikan. 
"untuk dak fisik dan dana insentif fiskal ini kami minta agar segera dipercepat realisasinya. karena kita lihat hingga saat ini belum ada realisasinya," tutup bayu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan