Buruh dan Mahasiswa Gruduk Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Ini Tuntutannya

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Sabtu , 04 May 2024 - 10:24

DEMONTRASI : Buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Bengkulu--GATOT/RK

buruh dan mahasiswa gruduk kantor dprd provinsi bengkulu, ini tuntutannya                            radarkoran.com - dalam momentum may day atau hari buruh internasional, aliansi eksekutif mahasiswa bengkulu, bem/rema se-provinsi bengkulu, dan federasi/serikat buruh se-provinsi bengkulu pada jumat, 3 mei 2023 mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menyampaikan tuntutannya. 
massa yang berjumlah lebih kurang 200 orang itu, mendatangi kantor dprd provinsi bengkulu sekitar jam 13.00 wib dan berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan. 
dalam kesempatan tersebut, massa aksi menyampaikan aspirasi serta keluh kesah mereka kepada perusahaan dan pemerintah agar buruh mendapatkan hak perlindungan dan jaminan kesejahteraan.
selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah agar mencabut undang-undang cipta kerja yang hingga saat ini masih menjadi penolakan bagi masyarakat terutama kaum buruh. karena dinilai sangat merugikan para buruh. 
"kami tetap fokus untuk mencabut undang-undang cipta kerja. tuntutan ini dari bertahun-tahun lalu, dan hari ini dilakukan lagi oleh buruh bersama mahasiswa. undang-undang itu sebelumnya sudah digugat di mahkamah konstitusi dan itu juga cacat dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat," kata ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu, aizan dahlan yang turut ikut dalam aksi yang diselenggarakan.
baca juga:pemprov diminta segera cairkan dana hibah pilkada
aizan menyebut, selama dua tahun pengkajian terhadap undang-undang itu agar terjadi perubahan, namun justru memunculkan peraturan perundang-undangan (perpu) di jaman kepemimpinan presiden joko widodo yang menyatakan agar undang-undang tidak dirubah dan menerbitkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. 
undang-undang yang disahkan tersebut dinilai masih sama dengan undang- undang yang digugat sebelumnya. bahkan, dalam undang-undang ini dinilai banyak hal yang merugikan buruh, misalnya soal pemberhentian hubungan kerja (phk) seenaknya. 
"kalau dulu phk harus melalui gugatan di pengadilan industrial. kalau sekarang perusahaan bisa mem-phk tenaga kerjanya hanya dengan surat peringatan," ujar aizan. 
sementara itu, dalam kegiatan demontrasi yang dilaksanakan tersebut, turut hadir secara langsung anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu yakni zainal, gunadi yunir, mega sulastri, dan zulasmi oktarina. mereka menyapa dan mendengarkan secara langsung aspirasi dan tuntutan yang disampaikan massa aksi. 
"seluruh pertanyaan (tuntutan) mereka sudah kita jawab baik terkait upah, bagaimana mekanismenya, apa yang menjadi mekanisme dprd dan lainnya sudah kita jawab. dan terkait usulan-usulan mereka kita minta sampaikan secara tertulis," kata zainal saat diwawancarai usai menemui massa aksi. 
ia menambahkan, massa aksi juga mengeluhkan terkait penetapan upah kepada pihaknya, namun dalam hal zainal menyebut jika dalam penetapan upah pihaknya tidak pernah diundang.
baca juga:pemda dinilai tak paham agenda may day
"mereka (massa aksi) mengeluh seharusnya dprd hadir ketika penetapan upah. sampai saat ini saya tidak tahu bahwa undangan untuk dprd itu ada apa tidak, tapi yang jelas kami di komisi 4 karena itu sesuai dengan bidang tugas kami, tidak pernah diundang. maka saya sampaikan agar kasih tahu sama kami biar kami hadir untuk ikut rapat," papar. 
disisi lain, menanggapi tuntutan massa aksi yng meminta seluruh anggota dprd provinsi bengkulu hadir dalam kegiatan aksi yang dilaksanakan dan menandatangani komitmen bersama untuk tuntutan yang disampaikan, zainal menyebut jika hal tersebut bukan menjadi kewenangannya. 
"kebetulan yang hadir pada saat ini menyuarakan aspirasi buruh dan para tenaga kerja, yang relevan sesuai dengan bidang tugas daripada komisi 4. pimpinan kami menugaskan kami untuk menyambut kehadiran mereka dan menampung aspirasinya. tapi kalau mereka ingin menghadirkan seluruh anggota dprd, itu bukan kapasitas saya," ujar zainal. 
sebagai informasi, aksi demontrasi yang dilaksanakan oleh massa aksi berakhir sekitar pukul 16.30 wib. dengan dikawal oleh personel kepolisian kegiatan demontrasi yang dilaksanakan tersebut berjalan dengan kondusif. 
berikut 5 poin tuntutan dan pernyataan sikap dari aliansi eksekutif mahasiswa bengkulu, bem/rema se-provinsi bengkulu, dan federasi/serikat buruh se-provinsi bengkulu:
1. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk segera memastikan disahkannya ruu perlindungan pekerja rumah tangga
2. mendesak pencabutan undang-undang nomor 6 tahun 2023 (undang-undang cipta kerja)
3. mendesak pemerintahan provinsi bengkulu untuk segera membentuk satgas guna memastikan kesalamatan dan kesejahteraan buruh di provinsi bengkulu
4. mendesak pemerintahan provinsi bengkulu untuk memastikan terciptanya kesejahteraan buruh melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada buruh di provinsi bengkulu
5. apabila tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan tidak diindahkan dan direalisasikan dengan serius maka kami mengutuk keras dprd provinsi bengkulu dan jajaran pemerintahan dan akan melaksanakan kembali aksi yang sama di kemudian hari.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 20 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan