Bupati Tetapkan Masing-masing Satu Nama Calon Kadis, Pemkab Kepahiang Tunggu Persetujuan KASN/Mendagri

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Jumat , 24 May 2024 - 20:16

KADIS : Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd mengatakan, untuk melantik 3 jabatan Kadis di Kabupaten Kepahiang akan menunggu Rekom KASN dan Mendagri --DOK/RK

Surat ini diterbitkan Mendagri di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2024 lalu. Namun, larangan tersebut juga tidak bersifat final dan mengikat. Karena jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri, mutasi tetap masih bisa dilaksanakan.

Sementara itu berdasarkan lampiran PKPU Nomor 02 tahun 2024 penatapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah dilaksanakan tanggal 25 September 2024. Selaras dengan surat dari Mendagri RI Nomor 100.2.1.3/1575/S6, maka 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung 22 Maret 2024, mutasi tidak boleh lagi dilaksanakan hingga berakhirnya masa jabatan kepala daerah, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Berdasarkan surat Mendagri pula, untuk pergantian pejabat dengan persertujuan Mendagri terdiri dari pejabat struktural di antaranya pejabat pimpinan tinggi atau PPT Madya, PPT Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/ unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.

Proses pergantian pejabat PPT harus dilaksanakan melalui Ujikom. Sedangkan mutasi antar jabatan, dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun tetap pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri.

Ini Nama-nama 3 Besar Hasil Selter JPTP 3 OPD di Lingkup Pemkab Kepahiang

- Inspektorat Daerah

1. Dedi Candira WK, S.Sos, MAP

2. Eko Syaputra, SH

3. Irwan Sayuti, MH

- Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja

1. Eko Syaputra, SH

2. Irwan Alfian, ST, ME

3. Neri Mardia Ngesih, SE

- Badan Penangguilangan Bencana Daerah

1. Dendi, S.Sos, MM

bupati tetapkan masing-masing satu nama calon kadis, pemkab kepahiang tunggu persetujuan kasn/mendagri                            radarkoran.com - panita seleksi (pansel) telah melaksanakan tahapan seleksi terbuka atau selter jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp), guna mengisi 3 jabatan eselon ii setingkat kepala dinas (kadis) di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang provinsi bengkulu. 
bahkan, 3 nama di masing- masing organisasi perangkat daerah (opd) sudah disampaikan kepada bupati kepahiang, dr. ir. hidayattulah sjahid, mm, ipu. tidak itu saja, bupati hidayattulah pun sudah menetapkan 1 nama calon kepala dinas (kadis) untuk masing-masing opd. 
sekretaris kabupaten (sekkab) kepahiang, dr. hartono, m.pd membenarkan jika 3 nama yang sudah ditetapkan pansel, selanjutnya disampaikan ke bupati untuk menentukan 1 nama calon kadis untuk 3 opd. setelah itu, satu dari tiga nama yang sudah ditetapkan bupati disampaikan ke kasn dan kemendagri.
"pemkab kepahiang menyampaikan satu nama yang sudah ditetapkan bupati ke kasn untuk minta rekomendasi, dan disampaikan ke menteri dalam negeri (mendagri) untuk mendapatkan persetujuan pelantikan," kata sekkab hartono, jumat 24 mei 2024. 
baca juga:selter jptp 3 opd, ini 8 nama calon kadis di kepahiang
"iya, kalau untuk sekarang ini, baik ke kasn maupun ke mendagri, permintaan persetujuan pelantikan sudah disampaikan. sekarang hanya menunggu saja, apa hasilnya nanti. kalau memang nantinya mendapatkan persetujuan mendagri, tentu langkah selanjutnya akan dilaksanakan pelantikan," sambungnya.
lanjut dipaparkan sekkab hartono, untuk mengisi kekosongan jabatan yang kini dijabat oleh plt, pemkab kepahiang sebelumnya menyelenggarakan selter jptp terhadap 3 opd. yakni jabatan inspektur inspektorat daerah, kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja (disnperinnaker), serta kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd). 
"ketiga jabatan eselon ii ini memang sudah lama kosong, sehingga harus didefenitifkan. segala yang berkaitan dengan proses penetapan hingga pelantikan terhadap jabatan eselon ii tersebut, kita jalankan berdasarkan aturan yang berlaku," demikian sekkab hartono. 
untuk diketahui, sebelumnya pansel sudah melakukan tahapan seleksi terbuka jptp untuk mengisi 3 jabatan eselon ii setingkat kadis di lingkup pemkab kepahiang. dari awalnya 13 nama, yang semuanya berasal dari lingkup pemkab kepahiang, yang mengikuti salter jptp. hasilnya mengerucut jadi 8 nama. dengan masing-masing opd ada 3 calon kadis, yang satu nama di antaranya mendaftar di dua jabatan berbeda.  
"apabila disetujui, maka barulah saya bisa melakukan pelantikan. apabila tidak disetujui, ya tetap akan kita plt-kan saja. kalau saya simpel saja, tidak usah berpikir susah-susah. kita ikuti saja regulasi," ucap bupati hidayattulah sebelumnya.
sejatinya, pemkab kepahiang tetap melaksanakan selter untuk mengisi kekosongan pejabat setingkat eselon ii, walaupun ada larangan tertuang di dalam se mendagri ri nomor 100.2.1.3/1575/s menyangkut kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
baca juga:ini nama-nama peserta selter jptp 3 opd kepahiang
terkait adanya larangan mendagri melalui se nomor 100.2.1.3/1575/s perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian, pemkab kepahiang pun sudah menyikapinya. yakni hasil selter disampaikan ke kasn untuk mendapatkan rekomendasi dan disampaikan ke kemendagri untuk mendapat persetujuan. 
menjelang pelaksanaan pilkada 2024, bupati atau kepala daerah dilarang melakukan mutasi pada pejabat, ya tidak terkecuali di lingkup pemkab kepahiang. karena pada tahun ini kabupaten kepahiang juga akan mengikuti pilkada serentak. 
surat ini diterbitkan mendagri di jakarta pada tanggal 29 maret 2024 lalu. namun, larangan tersebut juga tidak bersifat final dan mengikat. karena jika mendapatkan persetujuan tertulis dari mendagri, mutasi tetap masih bisa dilaksanakan.
sementara itu berdasarkan lampiran pkpu nomor 02 tahun 2024 penatapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah dilaksanakan tanggal 25 september 2024. selaras dengan surat dari mendagri ri nomor 100.2.1.3/1575/s6, maka 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung 22 maret 2024, mutasi tidak boleh lagi dilaksanakan hingga berakhirnya masa jabatan kepala daerah, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.
berdasarkan surat mendagri pula, untuk pergantian pejabat dengan persertujuan mendagri terdiri dari pejabat struktural di antaranya pejabat pimpinan tinggi atau ppt madya, ppt pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/ unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.
proses pergantian pejabat ppt harus dilaksanakan melalui ujikom. sedangkan mutasi antar jabatan, dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan. namun tetap pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis mendagri.
ini nama-nama 3 besar hasil selter jptp 3 opd di lingkup pemkab kepahiang 
- inspektorat daerah  
1. dedi candira wk, s.sos, map
2. eko syaputra, sh
3. irwan sayuti, mh
- dinas perindustrian dan tenaga kerja
1. eko syaputra, sh
2. irwan alfian, st, me
3. neri mardia ngesih, se
- badan penangguilangan bencana daerah
1. dendi, s.sos, mm
2. erlan kanedi, se
3. hendra, st

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 25 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan