Penguatan TPBIS, Dinas Perpusda Kepahiang Usulkan Regulasi

Radarkoran.com - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kepahiang Provinsi Bengkulu sudah memiliki 6 desa binaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yakni Desa Tebat Monok, Babakan Bogor, Suro Muncar, Batu Ampar, Air Sempiang, Kelilik, dan Desa Taba Padang. Desa binaan yang dimaksud adalah desa-desa tersebut mendapatkan pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Kepala Dinas Perpusda Kepahiang, Muktar Yatib, S.Pd mengatakan, pembinaan itu bisa menambah pengetahuan untuk menambah semangat dan motivasi mengembangkan perpustakaan di masing-masing desa.

Untuk memastikan agar TPBIS tersebut bisa ada di seluruh desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mengusulkan regulasi Peraturan Bupati tentang TPBIS. Hal ini ditujukan memaksimalkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat terealisasi seluruhnya.

"Desa binaan ini mendapatkan pelatihan serta mensosialisasikan bahwa perubahan atau transformasi pemahaman masyarakat pada perpustakaan. Jika dulu perpustakaan itu dianggap hanya tempat membaca, tempat menyimpan buku, TPBS ini memberikan fungsi yang lebih," jelas Muktar.

BACA JUGA:Perpustakaan TPBIS Bukan Sekedar Tempat Baca

Materi pembinaan yang sering diterapkan, diterangkan Muktar, seperti konsep dan strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian 

peran TP-PKK dalam pengembangan program inklusi sosial, strategi promosi dan pemasaran, industri rumah tangga yang nyaman, serta sinergisitas program pengembangan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat.

"Perpustakaan TPBIS ini diberikan bantuan seperti buku, PC komputer, dan kelengkapan lainnya. Tahun depan daerah akan melakukan replikasi mandiri yang anggarannya diajukan melalui APBD, rencananya untuk 10 desa," papar Muktar.

Dia pun mengatakan, program TPBIS merupakan unsur pendukung prioritas pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memiliki peran strategis dan garda terdepan untuk mendukung kegiatan prioritas penguatan literasi.

Yakni ditujukan untuk kesejahteraan melalui kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang berujung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.