Tidak Koordinasi, Dana CSR di Kepahiang Bisa Tumpang Tindih

Radarkoran.com - Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan sejumlah perusahaan di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dianggap masih berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepahiang, Jan Johanes Dalos, S.Sos meminta kepada perusahaan yang akan menyalurkan program CSR untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

"Tujuannya biar kita tahu CSR yang telah diberikan itu apa saja dan kurangnya apa saja, dan yang terpenting tidak tumpang tindih. Kalau tidak koordinasi dana CSR yang disalurkan bisa tumpang tindih," kata Kadis Perdagangan koperasi UMKM Kabupaten Kepahiang, Jum'at 19 Juli 2024.

Menurut Jan Dalos, adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penyaluran CSR sangat penting. Lantaran dengan adanya koordinasi tersebut, membuat pihaknya mengetahui apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

BACA JUGA:Terima Dana CSR, Pelaku UMKM Jangan Diam dan Harus Lapor

Jan Dalos juga menegaskan, apabila memang berkoordinasi dengan Pemkab dirasa terlalu jauh, maka pihaknya meminta perusahaan berkoordinasi dengan dinas teknis. "Tidak musti langsung ke pak bupati, cukup dengan Kasi atau Kabid dinas teknis juga tidak apa-apa," ujar Jan Dalos.

Sementara itu, menjawab koordinasi dengan dinas teknis terkait, Kepala Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan, Mugianto menuturkan bantuan berupa program CSR bagaikan pupuk yang menyuburkan tanaman, membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, UMKM di desa dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, sekaligus membuka lapangan kerja baru di desa.

"Pengembangan UMKM di desa melalui program CSR tidak lepas dari tantangan. Mulai dari pengajuan proposal, membangun kepercayaan serta mitra dari pihak perusahaan dengan baik," ujar Kepala Desa Air Sempiang Mugianto kepada Radarkoran.com, Jum'at 19 Juli 2024.

Aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya literasi digital jadi kendala tersendiri yang perlu diatasi oleh desa dalam hal mengembangkan UMKM.

"Di sini juga peran serta pemerintah melalui dinas terkait yakni Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepahiang, bisa dengan terus membina serta berkolaborasi dengan perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan program CSR yang efektif," jelasnya.

BACA JUGA:Tidak Salurkan CSR, Disperinnaker Kepahiang Singgung PT TUM

Menurut dia, pemerintah daerah dapat menyediakan data dan informasi tentang UMKM yang membutuhkan bantuan, sedangkan masyarakat memberikan masukan dan terlibat langsung dalam program kemajuan UMKM di desa.

"Diakui rendahnya literasi digital dan yang lainnya menjadi kendala yang perlu diatasi. Namun, di balik tantangan itu, terdapat peluang besar untuk UMKM di desa dengan masuknya program CSR saat ini, yang membawa perubahan di desa untuk menembus pasar yang lebih luas dan bersaing di era digital saat ini," demikian Kades Mugianto.