Pengerjaan SPAM Kobema Capai 70 persen, Tejo : Kendala di Lapangan Tidak Hentikan Pengerjaan

Radarkoran.com - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kobema yang mencakup wilayah Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma di Provinsi Bengkulu yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Bengkulu hingga saat ini progressnya telah mencapai angka 70 persen. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso mengatakan, dengan progres tersebut pihaknya optimis diakhir tahun pengerjaan SPAM Kobema yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat diselesaikan. 

"Jadi untuk Kobema itu sudah 70 persen, sedangkan untuk yang kementerian lebih besar lagi ini yakni 80 persen karena mereka multiyears. Dan kami yakin nanti di bulan Oktober-November itu sudah selesai semua," ungkap Tejo, Rabu 31 Juli 2024.

Disisi lain, Tejo juga menanggapi adanya isu terkait kendala pengerjaan di lapangan berupa konflik lahan pada pembangunan reservoir SPAM Kobema yang berada di Kota Bengkulu. Terhadap hal ini, dirinya menjelaskan jika secara hak kepemilikan sertifikat yang resmi atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Jadi Sumber PAD, SPAM Kobema Akan Menjadi BLUD

"Jadi permasalahan yang sekarang itu ahli warisnya, sedangkan yang menjual orang tuanya. Sebelumnya sempat ada sidang PTUN dan dimenangkan oleh yang punya awal, itulah kenapa kami berani membeli. Secara administrasi sertifikat dan lain-lain itu sudah sah punya Pemerintah Provinsi Bengkulu," tutur Tejo. 

Tejo menambahkan, sebelumnya saat jual beli pertama dinyatakan sertifikat hilang, namun telah diterbitkan lagi surat sertifikat baru oleh pemilik lama. Dan sertifikat tersebut menjadi patokan Pemprov Bengkulu dan menunjukkan bahwa lahan itu resmi punya pemerintah provinsi. 

"Kami juga mendapat pendampingan dari Kejati, kalau memang dari awal dari perencanaan hingga pelaksanaan pengawasan Kejati turun. Apalagi ini termasuk proyek strategis nasional mereka turun membackup itu. Juga kalaupun terjadi bahwa sertifikat yang kami miliki palsu, pasti sudah diingatkan dari awal," imbuh Tejo. 

Lebih lanjut, dengan persoalan yang ada, Tejo memastikan proses pembangunan tetap berjalan dan ditargetkan diakhir bulan Oktober selesai. 

"Pembangunan di lokasi tidak akan bisa dihentikan, karena yang bisa menghentikannya negara," singkatnya.