Mudahkan Akses Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024, Jangan Gagal karena Teknis

Radarkoran.com - Untuk kepentingan, jangan sampai gagal hanya karena persoalan teknis. Pemerintah diminta mempermudah akses pendaftaran CPNS dan PPPK 2024. Permintaan ini diutrakan oleh Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau, Eko Wibowo, Rabu 07 Agustus 2024. 

Dia mengatakan, setiap kali pengadaan CPNS dan PPPK selalu terjadi persoalan teknis. Ditambah persyaratan administrasi yang dibuat oleh panitia instansi, yang ternyata menjadi penyebab atau penghalang utama honorer untuk bisa masuk ke tahapan seleksi berikutnya.

Menurut Eko, tidak sedikit honorer yang tidak bisa ikut dalam seleksi kompetensi, karena mereka sudah gagal pada tahap seleksi administrasi, bahkan pada pendaftaran.

BACA JUGA:Tes PPPK 2024, Tidak Ada Passing Grade, Semua Honorer Statusnya Lulus

"Bagaimana bisa menjadi ASN PPPK, kalau aksesnya dipersulit. Karena itu kami minta mudahkan akses pendaftaran CPNS, khususnya PPPK tahun 2024 ini. 

Karena pengadaan PPPK diprioritaskan untuk honorer," tegasnya. 

Dia mencontohkan, pada tahapan seleksi PPPK 2023 lalu, cukup banyak honorer yang tidak bisa mendaftar karena terganjal oleh persyaratan administrasi.

Dengan demikian, honorer sudah gugur duluan sebelum perang. "Ya jadi, belum bertempur sudah kalah duluan, lantaran mereka syarat administrasi sulit," ujarnya.

Persyaratan administrasi yang sulit itu terutama untuk formasi PPPK teknis. Tenaga kependidikan (Tendik) tidak bisa melamar karena formasinya tidak ada dan ijazahnya.

Untuk itu ketua DPD Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Tendik ini meminta pemerintah tidak membuat sulit honorer pada saat melakukan pendaftaran CPNS dan PPPK 2024.

"Jangan muncul lagi persoalan ketika pembukaan pendaftaran PPPK 2024 terhadap honorer, sehingga ujung-ujungnya mereka gagal lagi mengikuti seleksi.

BACA JUGA:Honorer Masuk Database BKN Sudah Disiapkan NI PPPK, Ali Mardani: Ini Bukan Omong Kosong

Seleksi PPPK 2024 harus lebih baik dari pelaksanaan seleksi PPPK pada tahun-tahun sebelumnya," katanya. 

"Karena pemerintah seharusnya sudah banyak belajar dari pelaksanaan sebelumnya itu. Pastikan juga Panselnas, Pansel daerah serta panitia instansi saling berkoordinasi, agar guru honorer dan Tendik terakomodir semua menjadi ASN PPPK," demikian Eko.