Rumah Sakit Pemerintah Masih Butuh Intervensi APBD
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti--GATOT/RK
Radarkoran.com - Keberadaan fasilitas kesehatan seperti halnya Puskesmas ataupun Rumah Sakit (RS) milik pemerintah daerah (Pemda) masih membutuhkan intevensi dari APBD dalam upaya mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti mengatakan, dari kegiatan kunjungan kerja (Kunker) di beberapa wilayah kabupaten/kota, diketahui jika dukungan anggaran dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk optimalkan pelayanan kesehatan.
"Ini kita ketahui setelah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RS milik pemda, pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu," ungkap Sri.
Ia menuturkan, salah satu kendala yang yang dihadapi Faskes yang diketahui saat dirinya melakukan kunjungan kerja, seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan yakni belum memadainya fasilitas seperti alat kesehatan (Alkes) yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan.
Adanya keterbatasan Alkes ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang menghambat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
BACA JUGA: Dinkes Dorong Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer
"Untuk mengadakan kebutuhan alkes tersebut, dukungan anggarannya masih sangat minim," kata Sri.
Lebih jauh dikatakan Sri, walaupun saat ini setiap RS itu sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersifat mandiri, tetapi anggaran yang mereka miliki dari pengelolaan BLUD tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional RS.
"Jadi, kita pun meyakini intervensi dari APBD, RS milik pemerintah kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," imbuhnya.
Sri menambahkan, berbagai kendala yang dihadapi Faskes tersebut, menjadi salah satu Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan pemda, termasuk di tingkat Provinsi Bengkulu. Pihaknya melalui Komisi IV akan terus mendorong penyelesaian persoalan pelayanan kesehatan tersebut.
"Persoalan seperti ini harus bisa terselesaikan dengan baik, dan tentu aspirasi yang disampaikan baik itu Dinkes ataupun Faskes itu sendiri bakal ditindaklanjuti, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat," ujar Sri.