Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menunjuk Yudi Karsa, ST, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu.
Bapenda diketahui merupakan OPD baru yang dibentuk Pemprov Bengkulu sesuai dengan perubahan Perda Nomenklatur OPD yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes membenarkan bahwa yang menjadi Plt dari Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, yakni Yudi Karsa.
"Sudah ada, kalau tidak salah pak Yudi Karsa," ungkap Isnan.
Diketahui, adanya OPD baru di lingkungan Pemprov Bengkulu ini lantaran adanya perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan regulasi yang ada di pemerintah pusat. Sehingga OPD yang sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu dipecah menjadi Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bapenda Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 Dari BPS
Untuk jabatan kepala BKAD sendiri beberapa hari lalu Pemprov Bengkulu telah resmi melantik Dr. Hariadi, S.Pd, S.Sos, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BPKD Provinsi Bengkulu.
Sekda Isnan Fajri menambahkan, untuk OPD baru tersebut saat ini sudah menjalankan tugas di kantor yang dulunya menjadi ruangan bidang pendapatan saat BPKD Provinsi Bengkulu belum terjadi pemecahan OPD.
"Sudah berkantor, di ruang pendapatan yang ada dekat Samsat di Air Sebakul Kota Bengkulu," singkat Isnan.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, M.AP menambahkan, selain pimpinan OPD untuk jabatan pada posisi penting seperti sekretaris, bendahara dan lainnya, ia menyebut sudah diisi dan sebelumnya memang sudah ada orangnya.
"Iya untuk sekretaris dan lainnya sudah ada orangnya yang mengisi," singkat Gunawan.
Dengan telah di isinya kepengurusan OPD baru ini, tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi (Tupoksi) OPD tersebut dalam mendukung pemerintahan yang ada di Pemprov Bengkulu dapat berjalan dengan baik.
Keberadaan Bapenda Provinsi Bengkulu ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diberlakukan.