Radarkoran.com - Untuk memastikan setiap janji kampanye gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian dapat segera diwujudkan dalam tindakan nyata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar rapat koordinasi realisasi program 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur pada Senin, 10 Maret 2025 di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni yang memimpin langsung kegiatan rapat mengatakan jika dalam 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur akan difokuskan di bebeberapa sektor. Ada tiga sektor yang diprioritaskan yakni pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan kenyamanan warga.
Lalu menyediakan ambulans gratis sebagai bentuk layanan kesehatan darurat yang lebih mudah diakses. Kemudian program BPJS Kesehatan gratis agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya berobat hingga menyantuni anak yatim.
"Membangun jalan mulus, ambulans gratis, BPJS Kesehatan gratis, hingga menyantuni anak yatim akan kita kejar dalam 100 hari ke depan," kata Herwan.
Selain infrastruktur dan pelayanan kesehatan, program 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur juga akan mengoptimalkan pendekatan kepada masyarakat. Salah satu upaya yanga akan dilakukan yakni menggunakan media sosial TikTok untuk menjaring aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Helmi Hasan : Utamakan Aspirasi Masyarakat
"Jadi masyarakat tidak perlu bingung mau mengadu ke mana. Cukup buka TikTok, cari akun Helmi Hasan, sampaikan keluhan, dan akan langsung ditindaklanjuti," sampai Herwan.
Lebih jauh, selain membahas terkait program prioritas yang menjadi janji kampanye, dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu juga didorong untuk menyusun program prioritas masing-masing OPD.
Untuk program prioritas masing-masing OPD ini, Herwan menyebut bahwa lebih dari 40 usulan telah masuk dan akan diselaraskan dengan visi misi gubernur, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Setiap OPD di Pemprov harus menyiapkan program prioritasnya masing-masing. Kita tidak ingin ada program yang hanya sekadar formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.