Radarkoran.com- Dalam menjalankan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu diminta kementrian untuk menyediakan lahan seluas 10 hektare. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemkab Kepahang menawarkan lahan yang berlokasi di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, sebagai tempat dibangunnya sekolah rakyat tingkat SD, SMP dan SMA ini.
Dijelaskan Kepala Dinsos Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, M.Pd, lahan seluas 10 hektare ini merupakan lahan milik pemerintah daerah. Sehingga nantinya, apabila sudah disetujui oleh kementrian, pembangunan bisa langsung dilakukan tanpa ada ganjalan sedikitpun. Menariknya lagi, lokasi yang dipilih oleh Pemkab Kepahiang untuk kepentingan pembangunan sekolah rakyat ini, tergolong cukup strategis. Mengingat lahan yang dipilih tersebut, berdampingan dengan objek wisata Waterpark Kabawetan.
"Lahannya yang kita usulkan untuk pembangunan sekolah rakyat ini, murni merupakan aset pemerintah daerah. Untuk luasnya adalah 10 hektare dan rencananya akan dibangun di dekat objek wisata Waterpark Kabawetan," ujar Helmi, Senin 28 April 2025.
Lahan ini sendiri lanjut Helmi, sudah disurvei langsung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili Tim Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya hasil survei dari pemerintah pusat inilah yang akan menentukan kelayakan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kepahiang.
BACA JUGA:Pedagang di Terminal Kepahiang Masih Bandel? Siap-siap 30 April 2025 Bakal Dibongkar Paksa
Apabila nantinya sudah disetujui, maka pada bulan Juli 2025 ini, pemerintah pusat bakal langsung action untuk memulai pembangunan. Jika nantinya sekolah ini sudah dibangun secara keseluruhan, maka Pemkab Kepahiang akan mulai melaksanakan PPDB, untuk penerimaan peserta didik tahun ajaran baru.
"Untuk teknis nanti menyesuaikan, sementara ini kita tunggu dulu apakah layak sekolah rakyat itu dibangun di Kepahiang atau tidak. Kalau nanti sudah action dan pembangunannya rampung, baru kita mulai PPDB," demikian Helmi.
Sebelumnya diberitakan bahwa, Pemkab Kepahiang menjadi salah satu daerah yang menyatakan sikap untuk siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Baru-baru ini diketahui Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH bersama dengan Kepala Dinsos Kabupaten Kepahiang, H. Helmi Johan, M.Pd telah dipanggil oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI untuk membahas lebih lanjut terkait program sekolah rakyat ini.
Hasilnya disebutkan Sekkab Kepahiang, Pemkab Kepahiang diminta untuk menyiapkan lahan seluas 10 Hektare yang nantinya, akan dijadikan sebagai Kompleks Sekolah Rakyat Kabupaten Kepahiang. Pada lahan ini, nantinya Kemensos akan membangun sejumlah gedung sekolah dan berbagai macam fasiltas lain yang dibutuhkan, mulai dari jenjang pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA.
Anggaran yang akan digelontorkan juga tidak main-main, Sekkab mengungkapkan, bahwa pembangunan kompleks sekolah rakyat ini, Kemensos akan meyiapkan anggaran senilai Rp 210 miliar. Dengan demikian, apabila memang benar-benar terealisasi, ini akan menjadi sebuah keberhasilan Pemkab Kepahiang untuk menarik anggaran dari pemerintah pusat, dan menjadikannya sebagai salah satu mega proyek di Kabupaten Kepahiang.