Radarkoran.com - Akses jalan Talang Empat–Pondok Kubang yang rusak parah setelah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan, mendapatkan perhatian dan sorotan masyarakat, tak terkecuali anggota DPRD Bengkulu Tengah. Diketahui, jalan tersebut sebelumnya dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti.
Nah, menanggapi persoalan infrastruktur jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Tengah, Febrian Fatahillah, ST, MT menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memperbaiki jalan secara bertahap. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam melaksanakannya.
"Kalau kami dari Dinas PUPR tentunya senantiasa berkomitmen memperbaiki jalan kabupaten yang rusak. Dengan cara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, sinergi dan dukungan DPRD melalui fungsi penganggaran sangat kami harapkan. Supaya apa? Ya supaya kebutuhan perbaikan jalan dapat lebih maksimal lagi ditangani kedepannya," kata Kadis yang akrab disapa Lala ini.
BACA JUGA:Dugaan Tipikor, Penyidik Polres Bengkulu Tengah Periksa 50 Saksi Termasuk 3 Ahli
Terpisah, sebelumnya Anggota DPRD Bengkulu Tengah, Hermansyah dengan tegas mengkritisi lambannya perbaikan jalan Talang Empat–Pondok Kubang. Padahal katanya, kondisi jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan seolah terabaikan. "Ya sebenarnya sudah berkali-kali mau dilanjutkan. Namun sayangnya sampai dengan saat ini belum juga," kata Hermansyah.
Dia pun mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran perawatan yang seharusnya tersedia untuk jalan milik pemerintah daerah tersebut. "Sejak dibangun, sampai dengan saat ini tidak ada perubahan. Kami mempertanyakan, apakah tidak ada anggaran perawatannya?," tanya Hermansyah.
Hermansyah juga menegaskan bahwa pembangunan fisik harus memiliki manfaat nyata, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Jika proyek pembangunan tidak berkelanjutan, maka dia menilai lebih baik tidak usah dilanjutkan. "Ya kalau hanya sekadar membangun jalan fisik, lebih baik tidak usah dilanjutkan kedepannya. Pembangunan itu harus ada manfaatnya, baik untuk pemerintah daerah maupun bagi masyarakat," pungkasnya.