Kades dan BPD Dituntut Harus Sejalan, Jangan Saling Menjatuhkan, Ini Tugas dan Wewenangnya

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Selasa , 03 Sep 2024 - 18:15

SEJALAN : Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, diingatkan kepada Kades dan BPD untuk tetap sejalan.--EPRAN/RK

7. Membina kehidupan masyarakat desa.

8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

9. Membina dan meningkatkan perekonomian desa.

10. Mengembangkan sumber pendapatan desa.

Selain itu, Kades juga memiliki kewajiban, seperti:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

- Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Sementara Tugas dan Wewenang BPD tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016:

1. Menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Menyelenggarakan musyawarah BPD.

3. Menyelenggarakan musyawarah desa.

kades dan bpd dituntut harus sejalan, jangan saling menjatuhkan, ini tugas dan wewenangnya                             radarkoran.com- untuk menjalankan roda pemerintahan tingkat desa termasuk pembangunan, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana desa (dd). untuk merealisasikan anggaran dari pemerintah pusat berupa dd dan dari pemerintah daerah berupa add, antara kepala desa atau kades dan badan permusyawaratan desa (bpd) harus sejalan. 
tapi untuk di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu sendiri, tidak bisa dipungkiri jika antara kades dan bpd ada yang tidak sejalan. seperti misalnya, keterlambatan pembayaran gaji bpd yang berujung kepada penyampaian pengaduan ke sejumlah pihak. 
sehingga bpd meminta supaya dilakukan pemecatan terhadap kades. tapi memang, itu tidak terjadi di seluruh desa dan ada juga antara kades dan bpd yang harmonis.
dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, antara kades dan bpd juga harus saling memahami antara tugas dan fungsinya. dalam artiannya, antara kades dan bpd jangan saling mencampuri urusan masing-masing. 
baca juga:pemdes kembang seri salurkan blt-dd tiga bulan sekaligus untuk 31 kpm
karena dalam aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan, antara kades dan bpd sudah diatur perannya dalam pemerintahan desa. berdasarkan aturan yang ada, kades dan bpd harus mentaatinya sehingga bisa sejalan dalam melakukan pembangunan desa serta meningkatkan ekonomi masyarakat. 
berikut tugas dan wewenang kades:  
1. mengurus urusan pemerintahan desa, seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 
2. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 
3. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 
4. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
5. menetapkan peraturan desa. 
baca juga:porang hidup
6. menetapkan apbdes. 
7. membina kehidupan masyarakat desa. 
8. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
9. membina dan meningkatkan perekonomian desa. 
10. mengembangkan sumber pendapatan desa. 
selain itu, kades juga memiliki kewajiban, seperti: 
- memegang teguh dan mengamalkan pancasila. 
- melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. 
- mempertahankan dan memelihara keutuhan nkri. 
- mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. 
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. 
sementara tugas dan wewenang bpd tercantum dalam uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan diatur secara khusus melalui peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 110 tahun 2016:
baca juga:beasiswa mahasiswa berprestasi masuk verifikasi berkas
1. menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. menyelenggarakan musyawarah bpd.
3. menyelenggarakan musyawarah desa.
4. membentuk panitia pemilihan kepala desa (pilkades) jika masa jabatan kades berakhir.
5. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pilakdes pergantian antar waktu (paw).
6. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades.
7. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kades.
8. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. 
10. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 4 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan