Cara Balik Nama Sertifikat Tanah jika Pemilik yang Lama Sudah Meninggal

Reporter: Novrian Hidayat |

Editor: Candra Hadinata |

Rabu , 11 Sep 2024 - 18:29

Sertifikat kepemilikian tanah dapat dilakukan balik nama walaupun pemilik lama sudah meningal dunia. --FOTO/DOK

Sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan balik nama sertifikat adalah sebagai berikut:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup Surat kuasa apabila dikuasakan.

2. Foto copy identitas pemohon, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

3. Foto copy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertifikat tanah asli AJB dari PPAT.

4. Foto copy KTP dan para pihak pembeli-penjual (Ahli waris) dan/atau kuasanya izin pemindahan hak jika di dalam sertifikat atau keputusan tercantum tanda yang menyatakan hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan .

cara balik nama sertifikat tanah jika pemilik yang lama sudah meninggal                            radarkoran.com - perlu diketahui, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila ingin mengurus balik nama sertifikat tanah, jika pemilik lama atau asal sudah meninggal dunia.
 proses balik nama sertifikat ini bertujuan mengesahkan status kepemilikan tanah, menghindari risiko maupun permasalahan hukum di masa yang akan datang.
karena sertifikat hak milik (shm) yang diterbitkan badan pertanahan nasional (bpn) adalah bukti kepemilikan asli dan kuat atas suatu lahan.
 persoalan ini sebenarnya sangat sering terjadi di tengah masyarakat termasuk di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu. 
berdasarkan dari sumber terpercaya, langkah yang harus dilakukan jika ingin balik nama sertifikat jika pemilik yang lama sudah meninggal dunia. pertama, perlu mencari ahli waris dari penjual tanah karena yang berhak memproses jual beli adalah ahli waris. 
 
ahli waris perlu membuat surat keterangan kematian atau akta kematian dan surat keterangan waris (skw) di kantor kelurahan atau di desa setempat. kemudian, proses berlanjut dengan membuat permohonan ke pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan atas ahli waris.
baca juga:permintaan pasar tinggi, budidaya kelinci masih menjanjikan 
setelah mendapat penetapan, ahli waris dari pemilik lama yang sudah meninggal memiliki hak untuk melakukan jual beli tanah warisan tersebut.
 kemudian,  ahli waris dan pembeli dapat membuatkan akta jual beli (ajb) sebagai dokumen bukti adanya peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah (ppat). 
dokumen ajb inilah yang digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah di kantor pertanahan oleh pembeli. kalau sebelumnya pembeli dan pemilik lama yang meninggal dunia ternyata sudah mengurus ajb di hadapan ppat, pembeli dapat langsung melihat salinan ajb. 
ppat juga kemungkinan menyimpan informasi terkait transaksi jual beli tanah antara pembeli dan pemilik lama yang sudah meninggal dunia.
 pejabat ini pun memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak mengenai telah disampaikannya akta ke kantor pertanahan.
baca juga:siswa-siswi sd muhammadiyah 05 kepahiang imunisasi rubela dan hpv
sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan balik nama sertifikat adalah sebagai berikut: 
 
1. formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup surat kuasa apabila dikuasakan. 
 
2. foto copy identitas pemohon, baik kartu tanda penduduk (ktp) atau kartu keluarga (kk).
 
3. foto copy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum sertifikat tanah asli ajb dari ppat.
baca juga:perbaikan taman kota prioritas utama disparpora kepahiang 
4. foto copy ktp dan para pihak pembeli-penjual (ahli waris) dan/atau kuasanya izin pemindahan hak jika di dalam sertifikat atau keputusan tercantum tanda yang menyatakan hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
 
5. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) dan pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun berjalan .

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 12 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan