5 Bulan TPP Tak Kunjung Cair, Puluhan ASN Datangi Kantor BKD

Radarkoran.com - Puluhan ASN di lingkungan Pemkab Lebong mendatangi kantor Badan keuangan Daerah (BKD), Kamis 5 Desember 2024. Kedatangan mereka untuk menanyakan kejelasan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah 5 bulan terakhir tak kunjung cair.

Salah satu perwakilan ASN, Adib Ropik, S.Sos mengatakan jika apa yang mereka lakukan bukanlah aksi demonstrasi. Melainkan mewakili ribuan ASN yang ada di lingkungan Pemkab Lebong untuk menanyakan pembayaran TPP ke BKD.

"Kami ke BKD untuk menanyakan hak kami selaku ASN, " kata Ropik.

Dilanjutkan Ropik, sesuai dengan Undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN disebutkan jika ASN memiliki hak dan kewajiban. Sejauh ini ASN di Kabupaten Lebong sendiri sudah menjalankan kewajibannya selaku ASN. Karenanya mereka menuntuk hak mereka berupa TPP agar bisa segera dibayarkan oleh Pemkab Lebong.

"Selama ini kami sudah menjalankan kewajiban kami sebagai ASN. Jelas kami menuntut hak kami, " lanjutnya.

Dari penjelasan yang mereka dapat dari BKD, sumber anggaran TPP ASN di lingkungan Pemkab Lebong sendiri sudah diplot bersumber dari DBH provinsi. Sehingga untuk membayar TPP,  BKD masih menunggu realisasi penyaluran DBH provinsi.

BACA JUGA:OPD Sepi, Wabup Minta Inspektorat Sidak Cek Absensi ASN

"Kami disambut baik oleh Kabid Akuntansi, dijelaskan bahwa sumber TPP dari DBH provinsi dan PAD. Sementara DBH provinsi baru cair triwulan I. Triwulan II dan III sekitar Rp 20 miliar belum disalurkan. Kalau cepat cair, TPP ASN akan dibayarkan, " kata Ropik.

Ropik berharap, Pemkab Lebong untuk bisa segera merealisasikan TPP bagi ASN di lingkungan Pemkab Lebong.

"Hak kami ini untuk keluarga kami. Saya yakin,  anak, istri ribuan ASN di Kabupaten Lebong seluruhnya menunggu TPP di rumah, " singkatnya.

Sementara itu menanggapi puluhan ASN yang mendatangi kantor BKD itu, Bupati Lebong Kopli Ansori, S.Sos mengirimkan video penjelasan lewat group WhatsApp ASN.

Dalam video berdurasi 3 menit 20 detik itu, Kopli menjelaskan kondisi keuangan daerah yang saat ini masih menunggu transfer dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kopli meminta agar para rekanan maupun ASN untuk dapat bersabar.

"Sampai dengan hari ini kita masih menunggu Rp 20 miliar dari DBH provinsi. Ada juga Rp 40 miliar dari DBH pusat yang belum ditransfer. Artinya ada sekitar Rp 60 miliar yang sampai saat ini masih berproses untuk membayar sejumlah program kegiatan maupun TPP ASN, " kata Kopli.

Dirinya memastikan dalam proses penyusunan anggaran yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan potensi yang ada. Sehingga diyakininya tidak akan ada kegiatan yang tunda bayar dan tidak ada TPP ASN yang tidak dibayarkan. Apalagi sejak awal dirinya berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemkab Lebong dengan menaikkan nilai TPP ASN itu sendiri.