Ketua DPRD Minta Pemprov Bengkulu Lakukan Lelang Dini

Radarkoran.com - Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan pada sektor infrastruktur fisik di tahun 2025, DPRD Provinsi Bengkulu mendorong agar Pemprov dapat mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan lelang dini.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi mengatakan, dalam upaya mempercepat penyerapan APBD tahun anggaran 2025 di wilayah Bengkulu, dirinya meminta Pemprov Bengkulu melalui OPD yang memiliki kegiatan dengan proses lelang atau tender dapat melakukan lelang dini sejak bulan Desember ini. 

Lelang dini ini menjadi salah satu langkah dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis. 

"Kalau kepala OPD itu cekatan, seharusnya untuk kegiatan yang sifatnya perlu lelang, itu sekarang sudah bisa dilelang. Termasuk di Januari, Februari dan Maret itu sudah harus lelang," kata Sumardi pada Rabu, 18 Desember 2024.

Ia menambahkan, walaupun saat ini evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) terhadap APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 belum keluar, para OPD sudah dapat melakukan lelang kegiatan. Jika pun nantinya ada evaluasi kegiatan yang diubah atau dicoret, maka otomatis lelang yang dilakukan pun otomatis dibatalkan.

BACA JUGA:Ketua DPD RI Soroti Besarnya Anggaran Pilkada Langsung

Disisi lain, jika kegiatan lelang dini telah dilakukan saat ini, maka ketika evaluasi APBD tahun 2025 tuntas di Kemendagri, maka tinggal dilakukan penandatangan kontrak saja dari pihak OPD dan pihak ketiga.

"Soal kontrak itu setelah APBD dievaluasi dan disahkan. Itu untuk kontrak, karena mata pagu anggaran sudah mengikat," sampai Sumardi.

Dirinya berharap, OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu yang memiliki kegiatan yang menggunakan sistem lelang dapat segera melakukan lelang dini, sehingga program/kegiatan bisa segera direalisasikan sejak awal tahun.

"Sekarang jangan menunggu-menunggu saja, apalagi yang ditunggu, segera lelang dini," ujar Sumardi. 

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si menegaskan akan menjalankan dan merealisasikan  program strategis sektor infrastruktur tahun 2025 mendatang sejak awal tahun. Untuk itu, pihaknya akan menjalankan lelang dini untuk sektor infrastruktur ini, khususnya untuk alokasi dari pemerintah pusat. 

"Lelang dini tetap kita laksanakan yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus), karena dana DAK itu ditargetkan pada Agustus tahun depan sudah selesai," ungkap Tejo.

Di Desember ini pihak PUPR yang merupakan OPD yang memiliki banyak kegiatan yang perlu dilakukan lelang akan menjalankan proses lelang pengawasan, sehingga di awal tahun 2025 mendatang untuk lelang fisik dapat dilakukan. 

"Lelang pengawasan itu kita laksanakan di Desember, fisiknya di Januari dan ditargetkan Agustus selesai," imbuh Tejo.