Sampaikan Usulan ke DPRD Bengkulu, HPMPI Minta PBBKB Turun Hingga Penertiban Pertamini

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 09:58

Ketua Umum HPMPI Steven Candra saat diwawancarai usai melakukan hearing ke DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat 26 Desember 2024--GATOT/RK

Hearing HPMPI dengan DPRD Provinsi Bengkulu ini mendapat yang difasilitasi oleh tiga wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, yakni Sonti Bakara, Suprisman, dan Agus Riyadi, berjalan produktif.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara, Sonti Bakara menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan serius.

"Kami memahami pentingnya usulan yang disampaikan HPMPI. Langkah pertama adalah membawa ini ke pembahasan di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik," katanya.

Sonti Bakara, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi yang disampaikan HPMPI Seperti usulan HPMPI untuk menurunkan PBBKB dari 10 persen menjadi lebih rendah merupakan salah satu prioritas yang akan diperjuangkan DPRD.

"HPMPI menganggap PBBKB di Bengkulu termasuk besar di antara sekian provinsi yang notabenenya berdampingan dengan kita seperti Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kita itu Bengkulu paling besar yaitu 10 persen, jadi mereka menginginkan dan meminta kepada kita agar PBBKB tersebut diturunkan menjadi 7,5 persen. Nah ini nanti juga kita dorong Gubernur kita untuk menurunkan PBBKB tersebut," jelas Sonti.

Selain PBBKB, distribusi BBM ke Pertashop juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Sonti mengungkapkan, kendala utama distribusi adalah pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, yang menyebabkan keterlambatan pasokan BBM ke Bengkulu.

"Pendangkalan ini menjadi perhatian serius karena keterlambatan tersebut berdampak langsung pada operasional Pertashop dan kebutuhan masyarakat," tambah Sonti.

Sonti juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai Pertashop. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan dan manfaat membeli BBM di Pertashop dibandingkan dari sumber lain yang tidak resmi.

“Kami mendorong Pertamina dan pemerintah daerah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat itu mengenal Pertashop yang mendekatkan pelayanan BBM kepada masyarakat," sampai Sonti.

DPRD juga akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang penjualan BBM subsidi melalui Pertamini.

"Kita mendorong sepenuhnya agar seluruh Pemerintah Daerah itu membuat Pergub atau perbup tersebut, sehingga penjualan BBM bersubsidi itu cukup saja di SPBU kemudian juga penjualan BBM yang non subsidi itu berada di SPBU dan juga Pertashop," kata Sonti.

DPRD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk menjadikan aspirasi HPMPI sebagai agenda prioritas dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Sonti menambahkan, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program Pertashop yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina.

"Kami akan mendorong diskusi lintas sektor, termasuk dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan DPRD, agar permasalahan seperti distribusi BBM, tarif PBBKB, dan penertiban Pertamini dapat segera diselesaikan," kata Sonti.

sampaikan usulan ke dprd bengkulu, hpmpi minta pbbkb turun hingga penertiban pertamini                            radarkoran.com - himpunan pertashop merah putih indonesia (hpmpi) menyampaikan lima usulan yang menjadi krusial kepada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu seperti penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb), penertiban pertamini, hingga distribusi bahan bakar minyak bbm di pertashop. 
hal demikian diketahui usai dilaksanakan hearing hpmpi ke dprd provinsi bengkulu pada jumat 26 desember 2024.
ketua umum hpmpi steven candra menyampaikan, lima usulan penting yang pihaknya sampaikan ke dprd provinsi bengkulu dalam hearing tersebut pertama adalah penurunan pbbkb dari 10 persen menjadi 7,5 persen. ia menyebut, usulan ini telah dilakukan kajian bersama dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) bengkulu, namun hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut.
"kami mengusulkan penurunan pbbkb karena provinsi lain seperti lampung, sumatera barat, dan sumatera selatan memberlakukan tarif yang lebih rendah. hal ini mengakibatkan masyarakat perbatasan lebih memilih membeli bbm dari provinsi tetangga. akibatnya, pendapatan daerah bengkulu berpotensi menurun," ungkap steven.
selain penurunan pbbkb, hpmpi juga mengajukan usulan penertiban pertamini, atau penjual bbm subsidi secara eceran. pertamini ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam menjual bbm, seperti penggunaan pompa ukur yang tidak sesuai regulasi. hal demikian tidak memenuhi ketentuan distribusi bbm bagi para konsumen. 
"kami sudah memiliki dasar hukum untuk melarang pertamini, termasuk surat edaran kementerian perdagangan dan peraturan dari bph migas. namun, hingga kini belum ada tindakan konkret untuk penertiban," imbuh steven.
lebih jauh, hpmpi juga mendorong adanya sosialisasi dan edukasi untuk produk yang dijual pertashop kepada masyarakat secara umum. sehingga masyarakat dapat mengetahui keunggulan produk yang didistribusikan. 
baca juga:korban lakalantas ditolak, dprd provinsi bengkulu sidak rsmy bengkulu
"kami juga mengusulan adanya perda ataupun perda inisiatif dari dprd yang menyangkut mengenai larangan terhadap pertamini," tuturnya. 
dari segi distribusi, steven menyebut jika pihaknya banyak berfokus pada pendangkalan pelabuhan di pulau baai bengkulu. pendangkalan ini dianggap sebagai salah satu kendala utama yang menyebabkan keterlambatan distribusi bbm di bengkulu.
"pendangkalan alur ini tidak hanya memperlambat distribusi bbm karena kapal-kapal besar nggk bisa masuk, tetapi juga berdampak pada kelancaran logistik di bengkulu secara keseluruhan. harga-harga nantinya akan naik yang memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap steven.
selain itu, hpmpi juga mengusulkan adanya focus group discussion (fgd) yang melibatkan pertamina, polda, pemerintah daerah, dan dprd. tujuannya adalah memastikan keberlangsungan program pertashop yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) dan pertamina.
"kami mengharapkan adanya fgd yang menyangkut atau membahas mengenai keberlangsungan program yang diinisiasi oleh kemendagri ini," ujar steven. 
dengan lima usulan yang diajukan, hpmpi berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata. dan dprd bengkulu diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi pelaku usaha dan kepentingan masyarakat luas, sehingga sektor energi di bengkulu dapat berkembang lebih baik dan merata.
hearing hpmpi dengan dprd provinsi bengkulu ini mendapat yang difasilitasi oleh tiga wakil ketua dprd provinsi bengkulu, yakni sonti bakara, suprisman, dan agus riyadi, berjalan produktif. 
wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, sonti bakara, sonti bakara menyatakan bahwa dprd akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan serius.
"kami memahami pentingnya usulan yang disampaikan hpmpi. langkah pertama adalah membawa ini ke pembahasan di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik," katanya. 
sonti bakara, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi yang disampaikan hpmpi seperti usulan hpmpi untuk menurunkan pbbkb dari 10 persen menjadi lebih rendah merupakan salah satu prioritas yang akan diperjuangkan dprd.
"hpmpi menganggap pbbkb di bengkulu termasuk besar di antara sekian provinsi yang notabenenya berdampingan dengan kita seperti lampung, sumatera selatan dan sumatera barat. kita itu bengkulu paling besar yaitu 10 persen, jadi mereka menginginkan dan meminta kepada kita agar pbbkb tersebut diturunkan menjadi 7,5 persen. nah ini nanti juga kita dorong gubernur kita untuk menurunkan pbbkb tersebut," jelas sonti. 
selain pbbkb, distribusi bbm ke pertashop juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. sonti mengungkapkan, kendala utama distribusi adalah pendangkalan alur di pelabuhan pulau baai, yang menyebabkan keterlambatan pasokan bbm ke bengkulu.
"pendangkalan ini menjadi perhatian serius karena keterlambatan tersebut berdampak langsung pada operasional pertashop dan kebutuhan masyarakat," tambah sonti.
sonti juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pertashop. menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan dan manfaat membeli bbm di pertashop dibandingkan dari sumber lain yang tidak resmi.
“kami mendorong pertamina dan pemerintah daerah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat itu mengenal pertashop yang mendekatkan pelayanan bbm kepada masyarakat," sampai sonti. 
dprd juga akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) atau peraturan bupati (perbup) yang melarang penjualan bbm subsidi melalui pertamini.
"kita mendorong sepenuhnya agar seluruh pemerintah daerah itu membuat pergub atau perbup tersebut, sehingga penjualan bbm bersubsidi itu cukup saja di spbu kemudian juga penjualan bbm yang non subsidi itu berada di spbu dan juga pertashop," kata sonti. 
dprd provinsi bengkulu berkomitmen untuk menjadikan aspirasi hpmpi sebagai agenda prioritas dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. sonti menambahkan, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pertashop yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri dan pertamina.
"kami akan mendorong diskusi lintas sektor, termasuk dengan pertamina, pemerintah daerah, dan dprd, agar permasalahan seperti distribusi bbm, tarif pbbkb, dan penertiban pertamini dapat segera diselesaikan,"  kata sonti.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI SENIN 30 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan