Dewan Minta Pemda Tegas Atasi Konflik Agraria PT. Agricinal

Radarkoran.com - Dalam beberapa waktu terkahir tensi konflik agraria antara PT. Agricinal yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lima desa penyangga belum kunjung mendapatkan titik terang atas persoalan yang ada. 

Menyikapi konflik agraria berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Baskara, SH meminta agar adanya tindak tegas dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

"Kita sangat menyayangkan hal ini (konflik, red) terjadi dan sebenarnya kita sudah mewanti-wanti dari awal. Jadi di sini diharapkan harus ada perlakuan yang harus tegas, tegas, sekali lagi saya katakan tegas," kata Sonti pada Jumat, 27 Desember 2024.

Tindakan tegas dinilai perlu diambil lantaran selama ini masyarakat  sudah lelah mengadakan rapat pertemuan, baik itu dengan bupati, Kapolres, Kajati, Kajari, Dandim dan pihak terkait lainnya. Namun hasilnya belum menemukan titik terang.

"Sudah bolak balik dilakukan rapat mencari solusinya seperti apa. Nah, sehingga ini memuncak dan rakyat ini memuncak karena sepertinya ada hal-hal yang mereka ingin kuasai dan ingin mereka miliki namun sesuai aturan tidak bisa," sampai Sonti.

BACA JUGA:Hindari Macet di Pantai Panjang, Pahami Rute Ini

Ia menyebut, konflik yang terjadi lantaran ada ratusan hektar lahan diluar HGU PT. Agricinal masih ada tanaman sawit yang masih berbuah dan masyarakat ingin menanamnya, namun dari pihak perusahaan tidak memperbolehkan.

"Kemarin kita sudah katakan kepada pihak PT. Agricinal, itu bukan milik mereka lagi, biarkanlah itu. Maka kita mendorong pemerintah daerah ini, tak kecuali baik itu Kabupaten maupun provinsi ini harus mengambil sikap tegas," tegasnya.

Sonti mengatakan, persoalan konflik agraria ini harus segera diselesaikan, sehingga tidak ada korban dan dampak merugikan yang disebabkan.

"Kita tidak mau siapapun menjadi korban, baik itu perusahaan maupun masyarakat kita tidak mau ada korban," imbuhnya.

Untuk mempercepat penyelesaian konflik ini, DPRD  mendorong gubernur, bupati maupun seluruh komponen yang ada di Provinsi Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara dapat mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan persoalan ini. 

"Kita mendorong sama-sama untuk diambil sikap tegas. Saya katakan sekali lagi sikap tegas dari pemerintah dalam hal ini tanpa terkecuali, sehingga masalah ini akan segera selesai," tutup Sonti.