Pengerukan Alur Pulau Baai Harus Segera Dilakukan

Radarkoran.com - Berdasarkan hasil rapat lanjutan percepatan pelaksanaan pengerukan alur dan pembangunan penahan abrasi Pelabuhan Pulau Baai, Selasa 7 Januari 2025 di Kantor Pelindo Bengkulu, pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai akan segera dilakukan. 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si mengatakan, dari rapat yang dilaksanakan Pemprov Bengkulu bersama stekholder terkait lainnya, benang merah yang menghambat rencana pengerukan alur itu sudah terpecahkan.

Benang merah tersebut, yakni persoalan limbah hasil pengerukan berupa pasir. Di mana terkait limbah tersebut, terdapat regulasi yang mengaturnya.

"Dalam rapat tadi kita sudah sama-sama mengetahui benang merah yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam realisasi rencana pengerukan alur, yakni pasir hasil pengerukan. Ini tidak bisa dibuang sembarangan, dan tentu kalau dibuang jauh, cost yang dibutuhkan menjadi besar. Namun tetap ada peluang limbah itu bisa dibuang pada jarak yang dekat dengan alur," sampai Rosjonsyah pada Selasa, 7 Januari 2025.

Rosjonsyah menambahkan, hasil rapat yang dilaksanakan, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menyatakan bahwa limbah hasil pengerukan bisa saja dibuang di samping alur, dan ini juga ada regulasinya. Dengan adanya hal demikian, tinggal lagi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama Joint Venture Company (JVC), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu serta pihak terkait lainnya menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). 

BACA JUGA:Hasil SKB CPNS Pemprov Bengkulu Segera Diumumkan

Selain itu, Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan JVC juga berkoordinasi terkait anggaran yang dibutuhkan untuk segera merealisasikan rencana pengerukan.

"Kita pada prinsipnya mendorong agar rencana pengerukan ini dapat segera terealisasi secepatnya. Makanya, saat rapat kita meminta agar diperoleh keputusan terkait pengerukan alur ini," jelas Rosjonsyah.

Lebih jauh dikatakan Rosjonsyah, jikapun rapat yang diselenggarakan tidak mendapatkan hasil, pihaknya bakal langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat, bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan kejelasan terkait nasib pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

"Keberadaan Pelabuhan Pulau Baai ini merupakan salah satu gerbang ekonomi yang memiliki peran besar bagi pembangunan Provinsi Bengkulu, jadi kondisi pendangkalan yang ada harus segera diatasi," ujar Rosjonsyah.

Sementara itu, Regional Head 2 PT. Pelindo, Drajat Sulistyo menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait percepatan rencana pengerukan alur. Sehingga semua pihak terlibat dan dapat merasakan keberadaan Pelabuhan Pulau Baai ini. 

"Kalau pengerukan, tentu kita selaku BUP tetap melibatkan JVC atau asosiasi pengguna jasa pelabuhan dan pemerintah daerah. Untuk itu, koordinasi terus dilakukan terkait berbagai hal, termasuk dari sisi komersialisasinya," kata Drajat.

Sementara itu, terkait dengan anggaran pengerukan, Drajat mengemukakan jika kebutuhan biaya pengerukan, semuanya masih bersifat tentatif. Karena dalam rapat yang dilakukan masih ada perubahan-perubahan dalam pola pengerukannya nanti. 

"Jadi kita masih harus melakukan perhitungan, dan pola pengerukan mana yang lebih efisien," demikian Drajat.