Gerakan Lima Kamis Jadwalkan Demo Kantor Bupati Bengkulu Tengah, Berikut Tuntutannya

Radarkoran.com - Gerakan Lima Kamis, yang di dalamnya tergabung sejumlah aktivis menjadwalkan demo kantor Bupati Bengkulu Tengah. Berdasarkan jadwal yang diterima Radarkoran.com, aksi turun ke jalan tersebut akan dilaksanakan pada Jum'at 24 Januari 2025. 

Bahkan pada Selasa 14 Januari 2025, perwakilan dari Gerakan Lima Kamis yang terdiri dari Nasirwandi alias Tiwot, Ishak Burmansyah, Santoso, serta Syaipul dan Rozi

 sudah melakukan pertemuan atau konsolidasi. 

Masih berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu isu yang diangkat dalam tuntutan nantinya adalah kekosongan Kas Daerah (Kasda) yang saat ini sudah berimbas terhadap berbagai kegiatan keuangan, seperti tidak terbayarnya TPP ASN. Kemudian akibat Kasda kosong, hak honorer pada Satpol PP dan Dinas Damkar belum dibayar. Selanjutnya ada juga kegiatan fisik yang menjadi utang, dan masih banyak yang lainnya.

Pada kesempatan ini, Tiwot yang mewakili rekan-rekannya dari Gerakan Lima Kamis memaparkan, tuntutan mereka tidak hanya menyangkut Kasda yang 

kosong, dengan dalih menunggu transferan DBH dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Menurut dia, Gerakan Lima Kamis yang dijadwalkan melakukan aksi demo pada pekan depan dengan melibatkan kalangan kontraktor serta pegawai, juga bakal mempertanyakan hasil kunjungan Pj Bupati, Pj Sekda dan sejumlah pejabat Eselon II ke Jambi, serta rincian penggunaan dana hibah TA 2024. 

BACA JUGA:Pengurusan Adminduk, Disdukcapil Bengkulu Tengah Pastikan Gratis dan Selesai Sehari

"Cukup sudah kami dalam beberapa pekan terkahir ini mendengarkan keluh kesah para pegawai gegara belum ada kejelasan soal TPP. Lalu kawan-kawan kami yang berprofesi sebagai kontraktor, mereka dikejar utang toko bangunan, utang ke rentenir guna menutupi utang lainnya, pun termasuk utang gaji pekerja. Bahkan gegera ini, sampai ada yang tidak harmonis hubungan di rumah dengan istrinya," ujar Tiwot. 

"Menurut kami persoalan ini sudah sangat urgent, tapi anehnya para pejabat kita masih tenang-tenang saja. Untuk itu, ya kawan-kawan sepakat kumpul membahas rencana aksi turun ke jalan. Ada juga perwakilan dari kontraktor dan pegawai, kami meminta masukan serta kesediaannya kalau mereka mau bergabung dalam demo nanti," sambung Tiwot. 

Soal rencana dan jadwal aksi demo yang dibuat oleh Gerakan Lima Kamis, Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bengkulu Tengah, Drs. Hendri Donal, SH, MH mengungkapkan, aksi turun ke jalan merupakan hak warga negara sebagai bentuk menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum. 

Bahkan menurut Pj Sekkab Hendri Donal, rencana aksi demo yang akan dilaksanakan Gerakan Lima Kamis sah-sah saja. 

"Kalau soal itu, ya sah-sah saja (Aksi demo, red). Namanya orang mau menyampaikan aspirasinya, tidak dapat kita melarang. Tapi yang jelas kita intens melakukan koordinasi dengan Pemprov Bengkulu, perihal kapan disalurkannya DBH (Dana Bagi Hasil, red). Nanti kalau memang belum ada solusi, apakah akan dijadikan utang daerah dan dibayarkan melalui APBD, kita tunggu rekomendasi dari BPK. Ataupun kita melakukan rasionalisasi anggaran," ujarnya.