Ribuan Honorer Provinsi Bengkulu Geruduk Kantor Gubernur, Ini Tuntutannya

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Rabu , 15 Jan 2025 - 18:28

Tenaga Honorer se-Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Himpunan R2-R3 GTT PTT saat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu, 15 Januari 2025--GATOT/RK

ribuan honorer provinsi bengkulu geruduk kantor gubernur, ini tuntutannya                            radarkoran.com - ribuan tenaga harian lepas (thl) atau honorer se-provinsi bengkulu yang tergabung dalam himpunan r2-r3 (hirro) gtt ptt provinsi bengkulu menggelar aksi di depan kantor gubernur bengkulu, rabu, 15 januari 2025.
aksi demonstrasi ribuan honorer tersebut dimulai dengan berkumpul di depan masjid raya baitul izzah lalu menuju kantor gubernur bengkulu dengan membawa berbagai alat peraga dan menyuarakan aspirasi mereka. 
"kami sudah lama mengabdi jadi honorer, angkat kami pppk penuh waktu pak," teriak salah satu masa aksi dengan penuh haru.
baca juga:pemkab lebong pasang target pad rp 79 miliar
para masa aksi turut menyampaikan aspirasi terkait adanya se nomor 800/4216/bkd/2024 tentang evaluasi kinerja tenaga non aparatur sipil negara (asn), pada 10 januari 2025 lalu. adanya edaran ini mengakibatkan banyak tenaga honorer yang dirumahkan. 
selain itu, masa aksi juga menyoroti insentif yang menunggak, proses seleksi pengadaan asn yang dinilai tidak transparan, hingga kurangnya kuota seleksi dan tidak adanya formasi dalam pengadaan asn. 
dalam aksi itu massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemprov bengkulu. pertama mereka meminta agar pemprov bengkulu memperhatikan nasib honorer/thl yang masuk data base bkn yang telah mengikuti tes pppk namun tidak lulus. kedua mereka meminta pemprov bengkulu segera mengusulkan kembali nama-nama honorer/thl ke bkn untuk menjadi pppk.
baca juga:tunggakan pelanggan perumda tirta bukit kaba capai rp 16 miliar
ketiga, segera memperkerjakan kembali honorer/thl yang masuk data base dan yang dirumahkan/istirahatkan, berdasarkan surat kemenpan rb tidak ada pemutusan kontrak kerja. 
 
keempat segera mengeluarkan surat pengumuman resmi terkait kelulusan pppk tahap 1 dan kelima adalah mengusulkan formasi untuk seluruh honorer yang sudah masuk data base bkn.
ketua aksi eflin suryadi menyampaikan, dalam aksi ini pihaknya mendesak supaya seluruh tenaga honorer yang terdata di database bkn agar segera diangkat berstatus pppk penuh waktu oleh pemprov bengkulu.
"kami honorer masih tersisa ribuan yang belum diangkat, kami minta pemprov bengkulu dapat mengangkat kami menjadi asn penuh waktu," kata eflin. 
eflin menyebut, dalam aksi ini pihaknya juga meminta kejelasan terkair rekan-rekan honorer yang saat ini dirumahkan. 
baca juga:dpk lebong pindahkan sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan ke gedung baru
"padahal sebagian besar dari kami ini, masuk dalam data badan kepegawaian nasional dan juga telah mengikuti seleksi pppk tahap i," beber eflin.
disisi lain, pihaknya juga mendesak pembayaran atau tambahan pengasilan bagi ptt dan gtt, yang bersumber dari apbd provinsi bengkulu. terutama insentif pada desember 2024 yang belum dibayarkan. 
"kami minta hak kami tersebut dapat segera dibayarkan, karena sepengetahuan kami sudah dialokasikan anggarannya," ujar eflin.
setelah sekian lama berorasi dan berharap bertemu langsung plt. gubernur bengkulu atau pj sekda provinsi bengkulu untuk menyampaikan aspirasi mereka, akhirnya beberapa perwakilan massa aksi dipersilahkan masuk ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pejabat yang terkait. 
selain itu, kepala badan kepegawaian daerah provinsi bengkulu, gunawan suryadi didampingi kepala kesbangpol provinsi bengkulu, jaduliwan dan jajaran terkait lainnya serta anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, herwin subarhandi, susman hadi, andy suhary dan samsir alam turut langsung menyapa massa yang melakukan aksi didepan gerbang kantor gubernur. 
baca juga:kegiatan tunda bayar di bina marga lebong capai rp 10 miliar
kepada perwakilan massa, gunawan suryadi menyampaikan permintaan maafnya lantaran plt gubernur dan pj sekda tidak dapat menemui langsung para massa aksi lantaran masih ada kegiatan di luar daerah. 
pada kesempatan tersebut gunawan turut memaparkan jika penataan non asn bukan dilakukan di bengkulu saja, namun secara nasional. penataan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 pada pasal 65-66 yang berisikan larangan untuk mengangkat tenaga honor baru per desember 2024. dan dalam penataan ini semuanya akan ahli status menjadi asn baik pegawai negeri sipil maupun pppk. 
"kebijakan regulasi undang-undang membatasi, pada 2025 tidak ada lagi honorer baik pengangkatan maupun yang lama. makanya kebijakan ini dialihkan menjadi status pppk," kata gunawan. 
dirinya meminta para honorer  jangan bimbang dan ragu, karena honorer yang masuk dalam database bkn dan ikut seleksi pppk pada tahap 1 maupun pada tahap 2 akan diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
"jadi sabar, karena keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu baru dikeluarkan 13 januari 2025 kemarin. nah jadi kawan-kawan yang masuk dalam database baik masa kerja yang sudah di atas 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun akan diangkat jadi pppk paruh waktu, dengan catatan nanti yang belum ikut seleksi untuk segera ikut," papar gunawan. 
baca juga:gerakan lima kamis percepat jadwal demo di depan kantor bupati bengkulu tengah 
meskipun demikian, untuk pppk paruh waktu ini tidak menutup kemungkinan berpeluang jadi pppk penuh waktu, ketika nantinya kemampuan anggaran daerah memadai.
"jadi nanti asn itu ada dua jenis, yakni pns dan pppk. dan berdasarkan uu asn itu juga, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer yang baru. kebijakannya sudah jelas, honorer r2 dan r3 nanti berstatus pppk paruh waktu, nantinya dengan melihat kondisi keuangan kita akan berangsur-angsur menjadi full (pppk penuh, red)," tutur gunawan.
sementara itu, terkait dengan honorer yang dirumahkan, pihaknya memastikan jika tidak ada perintah atau intruksi dirumahkan baik dari plt gubernur ataupun pejabat sekda provinsi bengkulu. memang ada surat edaran (se), tapi se tersebut mengintruksikan untuk mengevaluasi.
"jadi bukannya perintah untuk merumahkan para honorer. kalau berkaitan dengan insentif ptt dan gtt, itu bukan kewenangan kita. melainkan organisasi perangkat daerah (opd) terkait," ujar gunawan.
baca juga:soal dbh belum cair, dprd bengkulu tengah minta pemkab desak pemprov
setelah adanya penjelasan dari pihak bkd, perwakilan anggota dprd provinsi bengkulu juga turut menyampaikan tanggapannya yang menyatakan akan mengawasi proses dan kebijakan yang dijalankan. 
setelah itu, massa aksi membubarkan diri menjelang adzan dzuhur. namun sebelum itu, massa aksi turut menyampaikan penegasan akan melakukan aksi yang lebih besar kedepannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 16 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan