Penjelasan BKD Bengkulu Tengah soal Proses Pengadaan Barang/Jasa 2025 Ditunda

Reporter: Candra Hadinata |

Editor: Eko Hatmono |

Rabu , 22 Jan 2025 - 16:50

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah, Lili Trianti. --Candra/RK

6. Melakukan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

7. Melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan.

penjelasan bkd bengkulu tengah soal proses pengadaan barang/jasa 2025 ditunda                            radarkoran.com - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah (benteng) melalui kepala badan keuangan daerah (bkd), lili trianti didampingi oleh sub koordinator perbendaharaan, adeansa putra menyampaikan, mengacu pada surat edaran bersama mendagri dengan menkeu tentang tindak lanjut arahan presiden prabowo subianto mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran (ta) 2025, menunda proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa. 
 
 
adeansa mengungkapkan, pemerintah bengkulu tengah telah menyepati se tersebut melalui rapat beberapa hari yang lalu. 
"ya seluruh pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer pusat seperti dau, dak, dan dbh (dilakukan penundaan proses pengadaan barang/jasa). tentu penerapan seb tersebut merata ke seluruh opd, bukan tertuju pada satu opd saja, lantaran masing-masing opd memiliki item pengadaan dan jasa yang berbeda," terangnya.
sementara itu, bkd bengkulu tengah mengaku tidak tahu sampai kapan kebijakan penundaan akan berlangsung. ya pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima, kebijakan ini tetap berlaku hingga
 
peraturan menteri keuangan (permenkeu) mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan sebagai landasan.
 
"sampai dengan saat ini kami masih menunggu kebijakan lanjutan dari penundaan pengadaan barang dan jasa," demikian adeansa.
 
seperti diketahui, berikut ini kutipan surat edaran bersama (seb) mendagri dan menteri keuangan yang ditetapkan di jakarta, 11 desember 2024 lalu. berdasarkan pasal 5 peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian apbn tahun anggaran 2025, gubernur/bupati/wali kota agar: 
 
1. mencadangkan sebagian transfer ke daerah untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi:
 
 
a. dana bagi hasil.
b. dana alokasi umum.
c. dana alokasi khusus fisik.
d. dana tambahan infrastruktur.
 
2. dalam melakukan pencadangan memperhatikan:
baca juga:puluhan balok kayu ditemukan di hl bukit daun dekat rindu hati bengkulu tengah 
a. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
 
b. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jkn.
 
 
3. transfer ke daerah berupa dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
 
 
4. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan.
 
 
5. besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut dapat:
 
 
a. direalokasi dan/atau
,
 
 
b. digunakan sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
 
 
6. melakukan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi transfer ke daerah yang ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025.
 
 
 
7. melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 melalui penetapan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
8. melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan peraturan menteri keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 23 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan