Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Belum Ada Kejelasan

Radarkoran.com - Rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang mengalami pendangkalan parah hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak-pihak yang terkait. 

Berbagai kegiatan mulai dari rapat, audiensi, pertemuan dan pembahasan telah dilakukan untuk percepatan pengerukan alur pelabuhan tersebut, tapi hingga saat ini belum direalisasikan. 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi mengatakan, untuk rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan saat ini masih berproses. 

"Belum, masih dalam proses pengkajian untuk pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai," ujarnya. 

Sementara untuk alasan pengerukan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang belum dilakukan hingga saat ini, Sekda Provinsi Bengkulu tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun dipastikan percepatan realisasi pengerukan hingga saat ini terus berproses. 

BACA JUGA:Warga Padang Kuas Tolak Pindah Rumah

Sebelumnya, rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akan dilakukan dengan sistem Joint Ventures Company (JVC), yang melibatkan pelaku usaha pelabuhan termasuk APBB Bengkulu. Adapun anggaran pengerukan alur diperkirakan sekitar Rp 210 miliar menurut perhitungan awal PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, sedangkan APBB memperkirakan anggaran sekitar Rp 100 miliar. 

Dengan adanya perbedaan perkiraan anggaran ini, belum ada kesepakatan anggaran yang disepakati. Sehingga pengerukan belum dapat direalisasikan. 

Persoalan penganggaran ini juga disikapi oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM. Dirinya mendorong agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat membackup anggaran untuk pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menggunakan dana dari belanja tidak terduga. 

"Kita lihat anggaran pengerukan ini dilempar sana sini, dan diserahkan pihak swasta tidak ada yang sanggup dengan anggaran sebesar itu. Tapi kalau belanja tidak terduga kementerian bisa digunakan, setelah perintah menteri dikeluarkan, kan dapat segera ditindaklanjuti," ungkap Sumardi.

Disisi lain, agar kementerian dapat mendukung anggaran melalui dana darurat tersebut, Sumardi mendorong agar forkopimda dapat bersama-sama menyatakan kawasan pelabuhan tersebut dalam kondisi darurat. Sehingga setelah ditandatangani oleh jajaran forkopimda, langsung diusulkan ke pemerintah pusat agar dapat dikeluarkan belanja tidak terduga dari Kementerian Perhubungan. 

"Saya sudah berikan masukan kepada pak gubernur supaya ada rapat koordinasi forkopimda yang menyatakan bahwa itu (Pelabuhan Pulau Baai,red) dalam keadaan darurat, sehingga nantinya setelah diusulkan dapat dikeluarkan belanja tidak terduga Kementerian Perhubungan," ujar Sumardi. 

Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi salah satu kegiatan yang bersifat urgen dan harus segera dilaksanakan secepatnya. Hal ini mengingat kedalaman alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu saat ini diperkirakan berada pada angka minus 2,9 Mean Low Water Spring (MLWS). 

Kondisi kedalaman alur ini menyebabkan kapal berukuran besar/tongkang tidak bisa berlabuh. Kondisi ini tentunya akan berdampak negatif terhadap laju ekonomi dikawasan pelabuhan tersebut.