Honorer di Kepahiang Didata Kembali, Bakal Penjaringan PPPK Lagi?

Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang saat ini kembali melakukan pendataan terhadap jumlah honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga Non ASN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendataan yang diminta Pemkab Kepahiang, guna mendapatkan informasi yang detail terhadap jumlah tenaga honorer di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya, pendataan yang dilakukan OPD Kepahiang, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Kepahiang. 

Kepada Radarkoran.com, Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH menuturkan bahwa pendataan terhadap jumlah honorer, hanya berlaku bagi OPD yang masih memiliki tenaga honorer atau non ASN saja. Masing-masing kepala OPD di Kepahiang diminta untuk melampirkan data honorer yang memang sudah lama mengabdi, bukan honorer yang baru bekerja.

"Kita minta seluruh OPD untuk melakukan pendataan terhadap tenaga honorer, khususnya bagi OPD yang masih ada tenaga honorernya. Tapi perlu dicatat, tenaga honorer yang didata itu, hanya untuk yang sudah lama mengabdi, bukan yang baru," tegas Hartono, pada Senin 3 Februari 2025.

Dijelaskan Hartono, masing-masing Kepala OPD diminta hanya mendata dan melaporkan tenaga honorer pada unit kerjanya masing-masing dengan syarat, tenaga honorer yang bersangkutan dinyatakan aktif dan tidak terputus sampai dengan masa kerja 31 Desember 2024.

"Jadi pendataan ini hanya berlaku bagi tenaga honorer yang masih aktif dan masa kerjanya tidak terputus sampai dengan 31 Desember 2024," sambungnya.

Sementara itu, terkhusus bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, diminta agar mengisi data honorer per unit sekolah yang meliputi, TK SD dan SMP. Sementara itu untuk Dinas Kesehatan, diminta untuk mengisi data honorer per puskesmas, puskesdes atau pustu.

BACA JUGA: Final, Bupati/ Wabup Kepahiang, Zurdi Nata-Abdul Hafizh Dilantik 20 Februari

"Data ini silahkan dilampirkan berupa Hard Copy dan Soft Copy dengan format Excel paling lambat 7 Februari 2025 ini," demikian Hartono.

Berkaitan dengan pendataan honorer yang dilakukan Pemkab Kepahiang saat ini belum diketahui pasti keperluannya untuk apa. Apakah untuk penjaringan PPPK kembali atau hanya melakukan pendataan saja guna melengkapi data secara detail. 

Sebelumnya diberitakan bahwa, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepahiang saat ini masih terus bergulir. Dalam pelaksanaannya, honorer atau THL atau tenaga Non-ASN yang masuk dalam Database BKN adalah yang paling diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Hanya saja berdasarkan informasi dihimpun Radarkoran.com, ada sejumlah nama yang sudah masuk dalam Database BKN, tapi tidak ikut serta dalam seleksi PPPK tahun 2025 ini. Sementara disisi lainnya, masih ada banyak THL atau honorer atau tenaga Non-ASN yang sampai saat ini nganggur akibat dirumahkan, tapi tidak bisa melakukan pendaftaran PPPK, lantaran tidak masuk dalam Database BKN. 

Menanggapi hal ini, Bupati Kepahiang, Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU menuturkan bahwa memang benar untuk saat ini, diketahui ada beberapa THL atau honorer atau tenaga Non-ASN yang masuk dalam Database BKN namun tidak ikut dalam seleksi PPPK. Salah satu diantaranya lanjut bupati, honorer yang sebelumnya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dalam Pemilu 2024 lalu.

Namun sayangnya menurut bupati, untuk mengisi kekosongan atau untuk menggantikan THL atau honorer atau tenaga Non-ASN yang tidak ikut tersebut agar diisi oleh THL lainnya, itu bukan merupakan hak pemerintah daerah.

"Memang informasinya ada beberapa THL yang masuk dalam Database BKN, namun tidak ikut seleksi. Karena mungkin sudah ada pekerjaan lain yang lebih layak dan sebagainya, shingga membuat kuota yang kita miliki tidak termanfaatkan 100 persen. Maunya kita kalau bisa, ya diganti dengan yang lain yang belum masuk dalam data pangkalan, tapi sayangnya itu bukannya hak kita," pungkas bupati Kepahiang.